Rakyat petani di pedesaan kini memiliki “pendamping kuat” peningkatan produksi pangan. Presiden Prabowo Subianto telah meng-instruksikan pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Juga jajaran Polri. Tugas utama menopang swasembada pangan. TNI AD, ditugaskan mengelola produksi pertanian beras, jagung, dan palawija. Sedangkan TNI AL, fokus pada pengembangan dan peningkatan produksi kedelai. Yonif TP menjadi transformasi Satuan Militer, dengan tugas khusus mencegah kejahatan sejak dari hulu.
Berdasar tafsiran Menteri Pertanian, tugas TNI dan Polri dalam swasembada pangan, adalah mencegah tindak kejahatan di sektor pertanian dan peternakan. Terutama yang berpotensi kerawanan sosial. Diberikan contoh, aksi peternak sapi perah yang membuang susu segar sebanyak 50 ribu liter, pada November 2024. Problem hulu-nya, adalah susu petani (dan koperasi) ditolak pabrik besar. Alasan penolakan berdalih, harga susu lokal lebih mahal dibanding susu impor.
Jika dibiarkan, susu lokal akan selalu kalah bersaing dengan produk impor. Kalah efisien, karena penggunaan teknologi tinggi susu impor. Sehingga susu lokal perlu dilindungi secara sistemik. Saat itu Menteri Pertanian, me-wajib-kan seluruh susu lokal wajib diterima pabrik. Sekaligus sebagai rekomendasi impor susu. Saat ini susu lokal selau diterima pabrik. Sekaligus pabrik memberi pembinaan menghasilkan susu yang baik. Termasuk kerjasama penyediaan bibit sapi perah unggul.
Pendampingan petani (beserta peternak, dan nelayan) harus memiliki kekuatan metodologi, modal, dan kekuatan lobi. Pendamping bukan sekadar kalangan kampus. Melainkan TNI dan Polri, yanag memiliki “daya paksa” hukum. Presiden Prabowo telah meng-instruksikan pembentukan Yonif TP (sebagai realisasi perintah sejak Agustus 2025). Ditargetkan pada tahun 2026 sudah terbentuk sebanyak 150 Yon TP, di seluruh pula Jawa. Diawali dari Bekasi, selanjutnya ke timur (Jawa Tengah, dan Jawa Timur).
Pulau Jawa merupakan sentra produksi pangan, tetapi menghadapi berbagai permasalahan. Terutama alih-fungsi lahan, dan pertambahan jumlah penduduk lebih pesat. Sehingga Indonesia harus meng-impor bahan pangan. Terutama beras sampai 4,52 juta ton pada tahun 2024 (sebagai puncak impor beras tertinggi). Harus diakui, ongkos produksi pertanian lokal, untuk menghasilkan beras, masih sangat tinggi. Juga alat tradisional.
Pada tahun 2024 biaya produksi beras di Indonesia sebesar Rp 14 juta per-ton. Jauh lebih tinggi dibanding Vietnam, maksimal Rp 6,4 juta per-ton. Bahkan sampai saat ini (tahun 2026) farmgate, ongkos yang dikeluarkan oleh petani Indonesia, masih jauh lebih mahal. Faktor tak lain, petani Indonesia masih bertani secara tradisional. Yakni, dengan cangkul (kadang traktor). Serta panen masih tetap dengan sabit dan ani-ani. Di Vietnam, memulai persemaian dengan rice transplanter. Serta panen menggunakan combine harvester.
Maka pendamingan oleh Yoif TP, patut mengubah usaha ke-pertani-an secara moderen. Sedangkan pelibatan sebagai pendampingan sudah sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2025 (hasil perubahan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004). UU TNI dalamkonsideransmenimbanghuruf c, dinyatakan, “bahwaTentara Nasional Indonesia sebagaialatpertahanan Negara …, bertugasmelaksanakankebijakanpertahanannegarauntukmenegakkankedaulatannegara, …, menjalankanoperasimiliteruntukperangdanoperasimiliterselainperang, …;”
Nyata-nyataterdapatfrasa kata “operasimiliterselainperang.” Serta dinyatakan pula beberapatugaspokokdanfungsi. Padapasal 7 ayat (2) huruf b, terdapattupoksioperasimiliterselainperang, terdiridari 16 kinerja. Namun masih memerlukan Peraturan Pemerrintah (PP) untuk memasukkan Yonif TP dalam tugas selain perang dalam sektor pertanian, dan peternakan. Sekaligus merealisasi “supremasi sipil” di ladangproduksi pangan.
——— 000 ———
