Bojonegoro, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bakorwil II Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan zoonosis di tengah tingginya mobilitas ternak antarwilayah.
Jawa Timur selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung ternak nasional dengan populasi sapi potong mencapai sekitar 4,9 juta ekor dan sapi perah 305.708 ekor. Kondisi tersebut menjadikan provinsi ini sebagai penopang utama kebutuhan daging nasional, sekaligus menuntut pengawasan kesehatan hewan yang lebih ketat dan terintegrasi.
Dalam sambutannya Rapat Koordinasi Kewaspadaan Bahaya Penyakit Ternak Menular dan Lalu Lintas Ternak di ruang mliwis putih Bakorwil, Kemarin (19/5).
Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Tri Wahyu Liswati, melalui Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Johan Fitriadi, menyampaikan pentingnya penguatan sistem pengawasan ternak, terutama menjelang periode peningkatan permintaan hewan kurban.
“Pengawasan lalu lintas ternak harus diperketat melalui sinergi lintas sektor, mulai dari vaksinasi, biosekuriti, hingga penanganan cepat di lapangan,” ujarnya.
Ia menyebut, Jawa Timur saat ini mencatat surplus ketersediaan hewan kurban untuk berbagai jenis ternak.
Kebutuhan sapi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 70.550 ekor, dengan ketersediaan 629.119 ekor. Sementara kambing tersedia 940.693 ekor dari kebutuhan 297.900 ekor, domba 484.468 ekor dari kebutuhan 58.600 ekor, serta kerbau 1.698 ekor dari kebutuhan 10 ekor.
Meski surplus, pemerintah tetap menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease. Upaya tersebut dilakukan melalui vaksinasi, penerapan biosekuriti ketat, dan pengobatan ternak secara berkelanjutan.
Wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro sendiri tercatat memiliki 51 pasar hewan dan 23 rumah potong hewan ruminansia (RPH-R), yang menjadi titik strategis dalam pengawasan lalu lintas ternak.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah bersama Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, aparat keamanan, dan organisasi peternak membahas strategi, program, serta kebijakan pengendalian penyakit ternak dan pengawasan distribusi hewan kurban antarwilayah.
“Sinergi antar instansi diperlukan untuk memastikan kesehatan hewan, keamanan pangan asal hewan, serta kelancaran distribusi ternak menjelang Iduladha,” katanya.
Pemerintah berharap langkah pengawasan yang dilakukan dapat menjaga stabilitas sektor peternakan Jawa Timur sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memperoleh hewan kurban yang sehat dan layak. [bas.kt]
