Pemkab Lamongan, Bhirawa
Sebagai wajah pelayanan masyarakat di desa, perangkat desa dituntut memiliki kemampuan teknis sekaligus kecakapan komunikasi dan adaptif. Hal ini ditegaskan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka Prima Desa (Program Peningkatan Manajemen Aparatur Desa), Selasa (12/5) di Aula Gajah Mada Lantai 7 Gedung Pemkab Lamongan.
Program Unggulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan tersebut menjadi upaya strategis dalam meningkatkan profesionalitas perangkat desa sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa.
Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes, perangkat desa merupakan wajah pelayanan publik yang harus mampu menjawab berbagai tantangan dan perubahan. UU Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa tidak ada pembangunan Indonesia yang berhasil tanpa desa yang kuat, dan tidak ada desa yang kuat tanpa perangkat desa yang berdedikasi.
Orang nomor satu di Kota Soto menjelaskan, perangkat desa memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa, termasuk mewujudkan kebijakan yang telah diputuskan kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena itu, aparatur desa dituntut mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan, mulai dari efisiensi pemerintahan hingga perubahan iklim.
”Perangkat desa sering berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Maka harus mampu beradaptasi terhadap tantangan yang ada dan memiliki kemampuan lebih untuk menerjemahkan tantangan tersebut menjadi kebijakan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Pak Yes juga menekankan pentingnya penguasaan hard skill dan soft skill bagi aparatur desa. Hard skill, menurutnya, berkaitan dengan kemampuan teknis dalam bekerja, sedangkan soft skill menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan, komunikasi, serta kemampuan beradaptasi.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan Joko Raharto menyampaikan bahwa Prima Desa akan dilaksanakan selama dua hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti 213 perangkat desa yang baru dilantik pada tahun 2025 hingga awal 2026. Peserta terdiri dari 15 sekretaris desa, 44 kepala urusan, 80 kepala seksi, dan 74 kepala dusun.
”Program ini bertujuan meningkatkan kinerja aparatur desa agar mampu menjalankan tata kelola pemerintahan desa secara profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan masyarakat,” jelas Joko Raharto.
Berbagai materi strategis diberikan dalam pelatihan ini, diantaranya pengelolaan keuangan, aset dan sumber daya desa, penguatan nilai-nilai Pancasila, BUMDes sebagai pilar pembangunan ekonomi desa, kepemimpinan dan loyalitas perangkat desa, peran aparatur desa dalam membangun ketertiban masyarakat yang produktif, lembaga kemasyarakatan desa, hingga tata kerja pemerintahan desa. [yit.hel]
