Surabaya, Bhirawa
Badan Pusat Statistik menyebutkan mengenai perkembangan positif terkait kualitas hunian masyarakat di Jawa Timur. Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir.
Mengutip laporan Statistik Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada April 2026 ini, menyebutkan pada tahun 2025, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak mencapai 88,26 persen, naik signifikan dari 85,56 persen pada 2024 dan 83,72 persen pada 2023.
“Peningkatan sebesar 4,54 poin persentase selama periode 2023–2025 ini mencerminkan komitmen kuat dalam perbaikan kualitas hidup masyarakat. Hal ini didorong oleh meningkatnya kepemilikan fasilitas buang air besar sendiri, penggunaan kloset leher angsa, serta tangki septik atau IPAL yang semakin masif,” ujar plt Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati.
Sebagai mana diketahui sanitasi layak merupakan salah satu indikator utama penghitungan Rumah Layak Huni (RLH). Dengan meningkatnya akses sanitasi, secara langsung berkontribusi pada peningkatan persentase rumah layak huni di Jawa Timur.
Data tahun 2025 menunjukkan performa luar biasa di wilayah perkotaan. Empat wilayah tercatat memiliki capaian di atas 98 persen, seperti Kota Surabaya (99,81 persen), Kota Mojokerto (99,01 persen), Kota Madiun (98,38 persen), dan Kota Kediri (98,19 persen).
Namun, tantangan besar masih dihadapi di beberapa wilayah kabupaten, khususnya di kawasan Tapal Kuda dan Pulau Madura yang capaiannya masih di bawah 75 persen. Kabupaten Bondowoso mencatatkan persentase terendah sebesar 65,34 persen, diikuti Situbondo (68,31 persen ), Bangkalan (71,82 persen), Jember (72,92 persen), dan Probolinggo (73,02 persen).
“Masih ada sekitar 11,74 persen rumah tangga yang belum terjaring akses sanitasi layak. Rendahnya capaian di beberapa titik ini umumnya disebabkan oleh masih tingginya penggunaan lubang tanah sebagai pembuangan akhir tinja,” tambahnya.
BPS Jawa Timur menekankan bahwa upaya pemerataan pembangunan infrastruktur sanitasi perlu diperluas, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal, guna memastikan seluruh masyarakat Jawa Timur dapat menikmati hunian yang sehat dan layak. [rac.kt]
