Surabaya, Bhirawa
Perlunya mengurangi kesenjangan di bidang pendidikan dari berbagai kelompok masyarakat guna mencapai target Indonesia Emas tahun 2045 mendatang, hal ini ditegaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat memberikan orasi ilmiah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/5).
Menurut Gus Ipul, kemiskinan sebagai tantangan multidimensional dan dalam banyak kasus bahkan diwariskan antargenerasi atau yang disebut inequality of opportunity atau ketimpangan kesempatan.
“Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian orang. Harus bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Gus Ipul menambahkan Indonesia sedang berada pada titik penting sejarah menuju Indonesia Emas 2045. Momen penting ini tidak akan tercapai, jika masih ada ketimpangan yang terjadi, salah satunya ketimpangan akses pendidikan.
Menjawab hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menggagas program Sekolah Rakyat, pendidikan gratis berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 dan 2 DTSEN.
“Salah satu program Bapak Presiden Prabowo, di antaranya adalah memperluas akses pendidikan, mulai dari kelompok yang paling bawah, termasuk tentu sampai pada mereka-mereka yang berprestasi, diberi jalur khusus,” paparnya.
Gus Ipul berharap makin banyak lulusan sarjana tidak hanya sukses secara pribadi, tetapi juga menjadi problem solver, jembatan antar negara dan masyarakat serta agen perubahan yang membawa manfaat bagi lingkungan sosialnya.
“Jika kemiskinan adalah rantai, maka pendidikan adalah kunci, dan hari ini saudara-saudara telah memegang kunci tersebut. Indonesia Emas 2045 tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat hari ini, tetapi oleh siapa yang kita siapkan untuk hari esok,” ujarnya.
Dalam seksempatan tersebut Mensos melakukan kerjasama dengan UINSA tentang Sinergi Penyelenggaraan Sosial dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Kami ingin lembaga kesejahteraan sosial seperti panti asuhan, baik itu panti lansia, anak-anak maupun penyandang disabilitas yang menjadi bagian dari lembaga kesejahteraan sosial bisa mengikuti prosedur yang benar bagaimana mereka beroperasi dengan memiliki izin sebagaimana mestinya,” katanya.
Dan lembaga tersebut jelas Gus Ipul dikasih akreditasi tingkatannya. Untuk itu kita ingin lembaga ini teridentifikasi kemudian SDM-nya, bagaimana mereka mengumpulkan pendanaannya sehingga bisa dilihat dengan baik kita awasi bersama-sama agar setiap lembaga kesejahteraan sosial beroperasi dengan profesional dan menjadi tempat yang aman untuk siapapun.
“Jangan sampai lembaga kesejahteraan sosial malah justru jadi tempat yang tidak aman tidak melindungi, tidak memberikan rehabilitasi dan pemberdayaan tapi malah justru sebaliknya. Merusak masa depan mereka yang berada di sana,” pungkasnya. [riq]
