Oleh
Nur Kamilia
Dosen Hukum STAI Nurul Huda Situbondo
Sejak digulirkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa bukan lagi sekadar objek pembangunan nasional, melainkan subjek yang memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola rumah tangganya sendiri.
Dana Desa yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya terus meningkat, menjadi angin segar sekaligus ujian integritas bagi para pemangku kebijakan di tingkat tapak. Namun, di balik triliunan rupiah yang mengalir ke pelosok negeri, bayang-bayang penyelewengan dan tata kelola yang buruk masih menjadi hantu yang menakutkan.
Di sinilah, digitalisasi desa muncul bukan lagi sebagai pilihan atau tren semata, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem transparansi yang kedap akan praktik korupsi.
Di Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, tantangan pengelolaan dana desa terasa sangat nyata. Geografi yang luas dengan karakteristik sosiologis yang beragam menuntut mekanisme pengawasan yang tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara konvensional.
Laporan fisik yang bertumpuk-tumpuk di kantor kecamatan atau dinas pemberdayaan masyarakat desa seringkali hanya menjadi artefak birokrasi yang sulit diakses oleh publik. Masyarakat desa, sebagai penerima manfaat utama, kerap berada di ruang gelap informasi mengenai berapa besar anggaran yang diterima dan untuk apa saja uang tersebut dibelanjakan.
Digitalisasi desa hadir untuk meruntuhkan tembok-tembok informasi tersebut. Melalui implementasi sistem informasi desa (SID) dan platform pelaporan mandiri berbasis daring, setiap sen rupiah yang masuk ke rekening desa dapat dilacak secara real-time. Bayangkan sebuah dasbor digital yang dapat diakses oleh warga melalui ponsel pintar mereka, menampilkan progres pembangunan fisik di dusun sebelah, lengkap dengan rincian biaya material dan upah pekerja. Inilah esensi dari transparansi radikal yang mampu menekan niat jahat untuk melakukan mark-up anggaran atau proyek fiktif.
Transparansi bukan sekadar memajang baliho di depan kantor desa, melainkan memastikan akses informasi berada dalam genggaman setiap warga tanpa sekat birokrasi.Namun, digitalisasi tidak boleh berhenti pada penyediaan perangkat lunak (software) atau pengadaan komputer (hardware) di kantor desa.
Masalah mendasar yang sering menghambat adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM). Banyak perangkat desa yang masih gagap teknologi, sementara di sisi lain, literasi digital masyarakat desa juga perlu ditingkatkan. Tanpa SDM yang mumpuni, aplikasi secanggih apa pun hanya akan menjadi “monumen digital” yang tidak berfungsi.
Oleh karena itu, pemerintah daerah, termasuk di Jawa Timur, harus mengalokasikan energi yang lebih besar untuk pendampingan dan pelatihan berkelanjutan bagi operator desa dan kader digital desa.Selain itu, aspek keamanan data menjadi isu krusial. Dalam sistem yang terdigitalisasi, integritas data harus dijamin. Jangan sampai sistem pelaporan digital justru menjadi celah baru bagi oknum untuk memanipulasi angka di balik layar dengan keahlian teknis.
Di sinilah pentingnya integrasi sistem desa dengan sistem pengawasan di tingkat kabupaten dan kementerian terkait. Audit berbasis data (data-driven audit) akan memudahkan Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan deteksi dini (early warning system) terhadap ketidakkonsistenan data yang mengarah pada indikasi korupsi.
Keberhasilan digitalisasi desa dalam mendorong transparansi juga sangat bergantung pada kemauan politik (political will) dari kepala desa itu sendiri. Teknologi hanyalah alat; kejujuran adalah penggeraknya. Di beberapa desa yang telah sukses menerapkan konsep “Smart Village”, terlihat korelasi positif antara keterbukaan informasi dengan meningkatnya partisipasi publik. Ketika warga tahu bahwa dana desa digunakan secara benar untuk membangun saluran irigasi yang selama ini mereka butuhkan, rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap pembangunan akan meningkat.
Mereka tidak lagi menjadi penonton pasif, tetapi menjadi pengawas aktif yang menjaga marwah dana desa.
Di era disrupsi ini, kita tidak bisa lagi mentoleransi gaya kepemimpinan desa yang tertutup. Publik perlu disuguhi kisah-kisah sukses desa yang berhasil bertransformasi digital agar menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya. Kita harus mendorong narasi bahwa menjadi desa digital bukan soal gaya-gayaan, melainkan soal menyelamatkan uang rakyat dari tangan-tangan jahil.
Di sisi lain, digitalisasi desa juga membuka peluang besar untuk memperkuat partisipasi warga dalam proses pengawasan anggaran. Selama ini, keterlibatan masyarakat seringkali terbatas pada forum musyawarah desa yang hanya dihadiri segelintir orang. Dengan dukungan teknologi, partisipasi dapat diperluas melalui kanal pengaduan daring, forum diskusi digital, hingga fitur umpan balik warga terhadap setiap proyek pembangunan.
Ketika warga dapat melaporkan dugaan ketidaksesuaian pembangunan hanya melalui telepon genggam, maka jarak antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi semakin dekat. Sistem semacam ini tidak hanya menciptakan transparansi, tetapi juga membangun budaya akuntabilitas kolektif yang melibatkan seluruh unsur desa.
Selain itu, keberhasilan digitalisasi desa sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur jaringan yang merata hingga pelosok. Tidak dapat dimungkiri bahwa masih banyak desa yang mengalami keterbatasan akses internet yang stabil. Tanpa jaringan yang memadai, gagasan tentang transparansi digital hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyedia layanan telekomunikasi menjadi kunci. Program pembangunan jaringan internet desa harus ditempatkan sebagai prioritas strategis, bukan sekadar pelengkap pembangunan fisik. Dengan konektivitas yang kuat, desa tidak hanya mampu mengelola keuangan secara transparan, tetapi juga membuka peluang ekonomi digital yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh lagi, diperlukan regulasi teknis yang tegas untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki standar operasional yang sama dalam pengelolaan sistem digital. Standar ini mencakup prosedur pencatatan keuangan, mekanisme pelaporan berkala, hingga sistem cadangan data untuk menghindari kehilangan informasi penting. Tanpa regulasi yang jelas, digitalisasi berisiko berjalan secara sporadis dan tidak terintegrasi.
Pemerintah daerah perlu menyusun pedoman yang mudah dipahami oleh perangkat desa, sekaligus menyediakan tim pendamping yang dapat membantu ketika terjadi kendala teknis. Dengan demikian, digitalisasi desa tidak hanya menjadi proyek sesaat, tetapi berkembang menjadi sistem tata kelola yang berkelanjutan dan terpercaya.
Tidak kalah penting, digitalisasi desa harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan proyek sesaat yang berhenti ketika pergantian kepemimpinan terjadi. Banyak program berbasis teknologi yang gagal berlanjut karena tidak diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa secara sistematis.
Oleh sebab itu, setiap pemerintah desa perlu memasukkan agenda digitalisasi dalam dokumen perencanaan resmi, seperti rencana pembangunan jangka menengah desa, sehingga memiliki dasar hukum dan anggaran yang jelas. Ketika digitalisasi telah menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar program tambahan, maka keberlanjutannya akan lebih terjamin. Dengan demikian, desa tidak hanya mampu menciptakan tata kelola yang transparan pada hari ini, tetapi juga menyiapkan fondasi pemerintahan desa yang modern dan adaptif terhadap perubahan di masa mendatang.
Sebagai penutup, digitalisasi dana desa adalah jalan panjang menuju kedaulatan desa yang sesungguhnya. Ia adalah instrumen untuk memanusiakan warga desa dengan memberi mereka hak atas informasi. Jika sistem digital ini dapat diimplementasikan secara jujur, merata, dan berkelanjutan, maka dana desa tidak lagi akan menjadi sumber jeratan hukum bagi para kepala desa, melainkan benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan yang transparan dan akuntabel dari pinggiran Indonesia.
—————- *** ———————
