Tulungagung, Bhirawa
Meski telah menunjuk pejabat pelaksana tugas (plt) kepala sekolah (kepsek) di 118 sekolah, namun Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Tulungagung masih menyisakan sebanyak 21 sekolah yang belum mempunyai pejabat kepsek.
Sekolah yang belum mempunyai pejabat kepsek tersebut merupakan sekolah jenjang SDN dan SMPN
Plt Kepala Dindik Kabupaten Tulungagung, Deni Susanti, Senin (20/4), mengakui dari 139 sekolah yang jabatan kepsek-nya kosong, saat ini yang sudah terisi dengan pejabat pelaksana tugas (plt) kepsek sebanyak 118 sekolah.
“Sisanya, 21 sekolah masih belum ada pejabat kepseknya. Masih belum turun SK-nya,” ujarnya.
Dindik Kabupaten Tulungagung, menurut dia, sudah mengajukan sejumlah nama untuk menjadi pelaksana tugas di jabatan kepsek yang kosong tersebut. Pengajuan ditujukan pada Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin.
“Masih berproses pengajuan. Mudah-mudan segera selesai dan turun SK-nya,” terangnya.
Ia berharap turunnya SK untuk jabatan kepsek di 21 sekolah itu tidak berlarut. Apalagi pejabat kepsek dibutuhkan untuk pencairan BOS dan penandatanganan ijazah siswa.
“Untuk tandatangan ijazah, kami sudah tanyakan ke Kemendikdasmen. Plt kepsek bisa menandatangani ijazah,” tandasnya.
Sedang terkait proses pengajuan pejabat kepsek secara definitif, Deni Susanti mengakui hanya 18 orang saja yang bisa menjadi kepsek definitif di tiga lembaga SMPN dan 15 lembaga SDN secara reguler. Mereka bisa menjadi kepsek definitif karena sudah mengantongi sertifikat calon kepsek.
“Namun kendala kami saat ini belum ada tim pertimbangan kepala sekolah. Karena (untuk pengisian jabatan kepsek definitif) harus ada berita acara dari tim pertimbangan kepala sekolah,” tuturnya.
Selanjutnya, Deni Susanti mengakui pula jika persoalan banyaknya sekolah yang saat ini tanpa kepsek definitif menjadi perhatian Plt Bupati Ahmad Baharudin.
“Kami akan membuat laporan. Insya Allah besok kami akan melaporkan secara langsung dan tertulis,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Masih kosongnya jabatan kepsek di 139 lembaga sekolah mulai jenjang TK Negeri sampai SMPN di Tulungagung, membuat Fraksi Partai Golkar DPRD Tulungagung prihatin. Mereka mendesak Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin segera melantik kepsek definitif di sekolah-sekolah tersebut.
“Harus segera dilakukan pengisian dengan melantik pejabat kepala sekolah definitif,” tandas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tulungagung, Asrori, Rabu (15/4).
Menurut dia, sekolah tanpa kepsek definitif akan berimbas pada masalah ijazah siswa. Apalagi saat ini merupakan masa siswa akan memasuki kelulusan sekolah.
“Terus siapa yang akan menandatangani ijasah mereka kalau kepala sekolahnya belum ada yang definitif. Apa boleh pejabat pelaksana tugas (plt) kepala sekolah menandatangani ijazah,” paparnya.
Bahkan, lanjut Asrori, dari informasi yang didapat, saat ini juga ada sekolah yang belum mempunyai plt kepsek setelah kepsek definitif di sekolah tersebut pensiun sebagai ASN.
“Lalu bagaimana dengan yang ini. Plt kepala sekolahnya saja belum ada. Lalu siapa yang akan tandatangan ijazah siswa jika sampai kelulusan belum juga ada kepala sekolah definitifnya,” paparnya lagi. [wed.gat]
