Dialog publik “Smart Budgeting & Smart Revenue. Arah baru peningkatan PAD, untuk kemandirian daerah” di Kabupaten Gresik. kemarin.
Gresik, Bhirawa.
Peringati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026, sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PWI.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik, bersama DPRD menggelar dialog publik bertajuk “Smart Budgeting & Smart Revenue. Arah baru peningkatan PAD, untuk kemandirian daerah.
Hadirkan narasumber strategis, yakni Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, serta Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir. Juga Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawan, Mujid Riduan dan Ahmad Nurhamim. Jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, perwakilan perusahaan, perguruan tinggi serta para kepala desa dari berbagai wilayah di Kota Pudak.
Menurut Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir mengatakan, bahwa dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Pihaknya menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 539 miliar.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada keuangan daerah, Khususnya alokasi pembangunan infrastruktur yang harus dikepras. Mendorong sektor PAD, agar lebih maksimal guna menutupi pengurangan TKD tersebut.
“PAD sangat menjadi concern kami, ini berkaitan dengan pengurangan TKD. Pembangunan daerah pada infrastruktur berkurang. Meskipun begitu, kami dari legislatif meminta agar pemda tidak mengurangi kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ditambahkan Syahrul Munir, untuk mendongkrak PAD. Mengajak seluruh stakeholder untuk menjaga iklim investasi yang baik, kalau banyak investasi yang masuk, ekonomi bergerak, tenaga kerja terserap dan sektor pendapatan daerah meningkat. Dan berdampak, pada kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan, bahwa dari dialog ini muncul juga masukan dari kalangan perusahaan dan perguruan tinggi. Antara lain mendorong hadirnya badan riset industri agar Gresik, ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan dunia industri. Kemudian penguatan SDM melalui vokasi, serta penguatan BUMD sebagai sumber pendapatan.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengatakan, bahwa terus mendorong penguatan PAD melalui inovasi kebijakan dan optimalisasi potensi lokal. Pendekatan smart revenue menjadi strategi penting, untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan. Dan tengah menggenjot sektor pendapatan, dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Di Gresik sangat banyak perusahaan, terutama di kawasan-kawasan industri. PBG menjadi sumber pendapatan yang besar nanti yang akan kita maksimalkan,”ungkapnya.
Selama ini Pemkab Gresik, masih mengandalkan pajak daerah dalam PAD tahunan. Bahkan tahun 2025, 95,24 persen dari PAD disumbang pajak daerah yang didominasi PBB, BPHTB dan PBJT listrik. Hasil kajian potensi pajak daerah yang selanjutnya, dirumuskan menjadi strategi peningkatan PAD. Antara lain dengan memperluas basis penerimaan.
“Mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial, memperbaiki basis data pajak, dan memperbaiki penilaian. Memperkuat proses pemungutan, melalui percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda), mengubah tarif, dan peningkatan SDM serta peralatan penunjang. Kemudian penguatan kelembagaan, peningkatan pengawasan dan efisiensi administrasix.”jelasnya.
Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, menekankan pentingnya peran pers dalam mengawal kebijakan publik. Khususnya dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah, dialog ini menjadi wujud kolaborasi yang apik PWI dengan stakeholders. Ada seribu perusahaan berskala besar ada di Gresik, harusnya PAD bisa lebih dari Rp 1,1 triliun. Gresik tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi tuan rumah yang mendapat keuntungan besar bagi kesejahteraan warganya.
“Harapannya, dari dialog ini lahir tawaran kebijakan untuk mendongkar PAD. Karena Gresik sangat potensial sekali, tapi dari sisi fiskal jauh dari yang dimiliki. Potensi itu harus bisa dikapitalisasi, sehingga tingkat kemandirian daerah Gresik lebih baik,” tandasnya.
Sementara Ketua PWI Gresik Deni Alisetiono mengatakan, melalui PWI bersama DPRD. Komitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan. Pembangunan daerah tidak hanya soal besarnya anggaran, tetapi bagaimana memastikan setiap satu rupiah anggran yang dialokasikan itu tepat sasaran. (kim.hel).