DPRD Jatim, Bhirawa
Sejumlah capaian pembangunan yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Jawa Timur, patut diapresiasi.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi angka statistik, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh daerah.
Dalam sambutannya di hadapan anggota DPRD dan tamu undangan pada Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-80 Pemprov Jatim, Minggu (12/10/2025), Gubernur Khofifah menyampaikan sejumlah indikator positif pembangunan.
Angka kemiskinan Jawa Timur menurun menjadi 9,03 persen pada Maret 2025 dari sebelumnya 9,29 persen pada Maret 2024.
Sementara Gini rasio, yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan, juga turun dari 0,372 menjadi 0,368, menandakan perbaikan distribusi ekonomi antar lapisan masyarakat.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur meningkat menjadi 74,29 pada tahun 2025, naik dari 73,95 pada tahun sebelumnya. Angka ini menempatkan Jatim pada posisi menengah atas secara nasional dan menunjukkan kemajuan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Menanggapi hal itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, menilai capaian tersebut positif, namun perlu dikaji lebih mendalam dari aspek pemerataan.
“Kita bersyukur, Alhamdulillah, angka kemiskinan menurun dan Gini rasio juga turun. Tapi penurunannya belum terlalu signifikan. Perlu dilihat apakah penurunan itu merata di seluruh kabupaten/kota, atau justru terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujar Erma, Selasa (14/10).
Legislator asal Dapil Tulungagung-Blitar itu menekankan, pembangunan yang berkeadilan tidak cukup hanya dengan menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat harus menjadi indikator utama, yang tercermin dari pemerataan IPM di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Kalau IPM naik tapi daerah-daerah dengan posisi terbawah tidak ikut meningkat, berarti pemerataannya belum berjalan baik. Kita ingin kemajuan di semua wilayah agar keadilan pembangunan benar-benar terwujud,” tegas anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut.
Erma juga menyoroti pentingnya penguatan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai pilar utama dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.
“UMKM harus terus diberdayakan, bukan hanya lewat bantuan modal, tetapi juga pelatihan, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kalau UMKM tumbuh kuat, penurunan kemiskinan akan lebih cepat dan ketimpangan pendapatan bisa ditekan,” paparnya.
Menurutnya, penguatan ekonomi rakyat akan menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tidak hanya tinggi di angka, tetapi juga inklusif dan berkeadilan sosial.
Lebih lanjut, Erma mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan agar tidak meninggalkan daerah tertinggal dan kelompok rentan.
“Pemerintah provinsi harus memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar. Keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi harus terwujud nyata,” ujarnya.
Ia menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur akan terus mendorong Pemprov memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan layanan dasar masyarakat miskin.
“Kita ingin pembangunan manusia Jawa Timur terus meningkat, bukan hanya diukur dari angka-angka, tetapi dari rasa keadilan dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat, baik di desa maupun di kota,” pungkasnya. [geh.gat]
