DPRD Sampang, Bhirawa
Pengerjaan proyek pembangunan drainase Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) senilai Rp 300 juta di Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, diduga janggal.
Untuk mengetahui langsung pengerjaan proyek tersebut, Komisi I DPRD Sampang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi. Berdasar pantauan di lokasi, empat anggota Komisi I Sampang melontarkan berbagai pertanyaan kepada Kepala Desa (Kades) Apaan Buadah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah Pamekasan II (Sampang).
Di antaranya, mulai dari alasan tidak adanya papan informasi di sekitar lokasi proyek serta dugaan kekeliruan penetapan lokasi proyek drainase yang didanai oleh BK Provinsi Jatim sebesar Rp300 juta tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Sampang, Muhammad Salim mengatakan, pihaknya sidak ke Desa Apaan untuk menindaklanjuti informasi awal yang diterima jajarannya.
Sebab, lokasi proyek tersebut diduga bukan ranah pemerintah desa dan pengerjaannya ditengarai tidak transparan. “Saat sidak, ditemui Kades, camat, dan PPK UPT Bina Marga Provinsi Jatim,” katanya.
Salim menyatakan, berdasar keterangan pihak PPK UPT Bina Marga Provinsi Jatim, pengerjaan proyek drainase tersebut sudah sesuai dengan aturan. Sebab, lokasinya berada di jalan desa.
“Meski jalan di sekitar lokasi pekerjaan merupakan jalan provinsi, penjelasan dari PPK UPT Bina Marga Provinsi Jatim, wewenang provinsi dihitung tujuh meter dari garis tengah marka jalan ke samping.
Sedangkan lokasi proyek ini, masih di luar patok wewenang provinsi dan masih merupakan jalan desa,” katanya.
Dijelaskan, berkaitan dengan tidak terpasangnya papan informasi, juga sudah dicek oleh legislatif. Berdasar RAB yang dimiliki oleh pemerintah desa, papan informasi memang tidak dianggarkan. “Sesuai RAB hanya prasasti yang diangarkan,” ujarnya. (lis.dre)