Tulungagung, Bhirawa.
Forum guru P1 (FGP1) Kabupaten Tulungagung melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Tulungagung, Senin (11/2) siang. Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung itu mereka mengajukan tiga tuntutan.
Tiga tuntutan tersebut disampikan FGP1 Kabupaten Tulungagung karena masih kecewa belum ada hasil yang memuaskan ketika beraudiensi dengan pimpinan dewan. “50 persen kami puas, tetapi 50 persennya lagi kami harus berjuang dan berjuang. Dan hasil audiensi saat ini itu sudah bisa kami tebak,” ujar Ketua FGP1 Kabupaten Tulungagung, Huda.
Ada pun tiga tuntutan FGP1 Kabupaten Tulungagung yang juga ditandatangani pimpinan dewan itu adalah DPRD Tulungagung akan mengusulkan percepatan penuntasan P1 Tulungagung ke pemerintah daerah, DPRD Tulungagung akan mengawal dan mengawasi realisasi kebijakan terkait P1 Tulungagung dan DPRD Tulungagung akan memfasilitasi audiensi dengan instansi terkait.
Menurut Huda, sampai saat ini masih ada 196 tenaga guru P1 yang belum diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kebanyakan dari guru sekolah swasta. Sedang dari guru yang berasal dari sekolah negeri tidak sampai 10 orang.
Ia berharap seluruh guru P1 di Tulungagung dapat diangkat sebagai PPPK. Apalagi mereka punya data jika jumlah guru yang pensiun di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 dan 2024 mencapai 300-an orang.
“Dari data itu sebenarnya jika kami yang mengisi yang pensiun masih sangat mencukupi,” tandasnya.
Huda selanjutnya membeberkan jika mereka juga akan berupaya bertemu dengan Bupati Tulungagung baru yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang. “Kalau sampai nanti ternyata kami tidak juga tercover, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” tandasnya.
Hadir dalam audiensi, selain tiga pimpinan DPRD Tulungagung, juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Rahadi P Bintara, dan Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Soeroto. Mereka menjelaskan terkait pengangkatan tenaga guru P1 yang terkendala regulasi dan anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, usai audensi menyatakan akan menindaklanjuti semua tuntutan dari FGP1 Kabupaten Tulungagung. “Kami akan mengawal mereka sesuai poin-poin yang telah disepkatati,” katanya.
Ia pun berharap FGP1 Kabupaten Tulungagung untuk mengomunikasikan keluhannya pada OPD lingkup Pemkab Tulungagung terkait. Termasuk memperhatikan postur anggaran Kabupaten Tulunagung. [wed.dre]