Pemprov Siapkan Lebih 1,5 Juta Dosis Vaksin
Pemprov, Bhirawa
Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak menjadi perhatian serius Pemprov Jatim. PJ Gubernur Jatim , Adhy Karyono memberlakukan sejumlah kebijakan antaranya dengan memperketat jalur lalu lintas perdagangan ternak serta vaksinasi ternak yang masih sehat.
“Kita benar-benar mengantisipasi PMK dengan dimulai dengan memperketat kebijakan jalur lalu lintas perdagangan sapi serta hewan ternak lainnya, membersihkan kandang dan lingkungan dengan cairan disinfektan serta pemberian vaksinasi kepada ternak sehat sebagai langkah pencegahan,” jelas Adhy saat meninjau tempat peternakan sapi di kandang komunal UPT pakan ternak milik Koperasi SAE Pujon, Kab. Malang, Sabtu (11/1).
Peninjauan dilakukan untuk mengantisipasi PMK agar tidak semakin meluas menjangkit hewan ternak di Jawa Timur.
Merebaknya kasus PMK membuat Adhy meminta kepada seluruh koperasi untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri seperti yang dilakukan koperasi SAE Pujon. Menurutnya ini bisa dijadikan contoh strategis untuk bersama sama secara masif memerangi wabah PMK.
“Ketika wabah PMK kembali melonjak, koperasi langsung memberikan vaksinasi dan vitamin kepada hewan ternak sapi,” tuturnya.
“Koperasi mengurus dan anggota memelihara hewan yang sudah sehat. Sedangkan kepemilikan sapi pribadi, vaksin masih tetap menjadi tanggung jawab kami,” imbuhnya.
Adhy menyebut, saat ini ada 25 ribu vaksin yang sedang berjalan, ditambah vaksin dari APBD sebanyak 325 ribu dan dari Kementerian Pertanian sebanyak 1,4 juta vaksin.
“Memang kebutuhan vaksin 6-7 juta vaksin. Akan kami masifkan seiring dengan terjadinya peningkatan PMK,” ujarnya.
Tercatat sejak 1 Desember 2024 sampai 10 Januari 2025, terdapat 11.317 sapi yang mana kondisinya 70 persen proses penyembuhan, 22 persen sembuh dan sisanya mati dan dipotong paksa.
“Ini belum besar karena prosentase 3 persen dari populasi,” ujarnya.
Terkait kebijakan menutup perdagangan pasar hewan selama 14 hari, Adhy mengaku sudah ada tiga kabupaten yang menjalankan kebijakan ini. Yakni Tulungagung, Situbondo dan Ponorogo. Namun, ketiganya masih dalam kontrol Pemprov Jatim.
“Pemprov belum sampai ke sana. Sebab, masih mempertimbangkan ekonomi masyarakat dan masih ada langkah lain untuk mencegah PMK. Semua harus berseiring mengatasi penyakit namun ekonomi juga harus tetap bergeliat,” tegasnya.
Sebelumnya, Indyah Aryani Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Jatim juga telah menyampaikan, pihaknya sudah melakukan vaksinasi terhadap 10,4 juta hewan ternak rentan untuk mencegah penularan.
Ia menjelaskan menjelaskan virus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang merebak di Jatim mulai Desember lalu, salah satunya dipengaruhi pancaroba. Menurutnya, kondisi hewan ternak hampir sama dengan manusia dalam menghadapi perubahan cuaca.
Karenanya, Indyah menjelaskan bahwa vaksinasi terus dilakukan karena ternak yang sudah divaksin juga membutuhkan booster setiap enam bulan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya.
Vaksinasi dilakukan untuk mencegah munculnya kembali virus di tubuh ternak yang sembuh tetapi masih bisa menjadi carrier. Selain itu, langkah pengobatan diterapkan bagi ternak yang terinfeksi.
“Untuk ternak yang sakit, kita obati dengan antibiotik, antipiretik, analgesik, dan vitamin. Dan yang paling penting, ternak yang sakit harus diisolasi supaya tidak menular ke yang lain,” lanjut Indyah.
Indyah juga mengimbau peternak untuk memperketat biosekuriti di kandang. Penyemprotan desinfektan harus dilakukan rutin, dan jangan sembarangan memasukkan orang ke kandang tanpa disinfektan. Apalagi dari pasar hewan, karena bisa jadi agen penular virus.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar peternak tidak panik dan terburu-buru menjual ternak mereka. “Jangan buru-buru jual ternak yang sakit. Kita obati dan vaksinasi, Insya Allah bisa sembuh,” pungkasnya. [rac.gat]
