Pelaksanaan suksesi kepemimpinan nasional yang berjalan mulus, direspons fluktuatif pelaku pasar. Penguatan reaksi, disebabkan Kementerian Keuangan, sekaligus Bendahara Negara, kembali dipercayakan kepada Sri Mulyani. Beberapa tim ekonomi lama, juga disertakan dalam kabinet Merah – Putih. Bahkan Presiden Prabowo membentuk “Dewan Ekonomi Nasional (DEN),” yang dahulu pernah didirikan pada era Presiden Gus Dur. Tantangan perekonomian saat ini, mirip suasana era awal dekade tahun 2000-an.
Respons positif pelaku pasar, ditandai dengan penguatan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), berpeluang menguat dengan sampai mencapai level 7.600 hingga level 7.520-an. Sedangkan rupiah, masih bergantung kebijakan BI (Bank Indonesia), serta The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat). Namun hingga kini kurs rupiah masih jauh dibawah ancar-ancar, patokan kurs APBN senilai Rp 1.6000,- per-US$. Seluruh jajaran tim perekonomian patut menjaga kurs rupiah, agar tidak terjun bebas.
Kurs dolar AS, pernah membubung tinggi sampai senilai Rp 16.475,- per-US$ pada 3 Arpil 2020, bertepatan pandemi awal. Nilai kurs rupiah terbaik, pernah tercatat pada 23 Oktober 2019, persis 5 tahun silam, senilai Rp 14.040,- per-US$. Yakni, sesaat setelah pelantikan Presiden Jokowi, dilantik untuk periode kedua. Maka diharapkan pelantikan Presiden Prabowo, akan bisa mengatrol nilai kurs rupiah.
“Kedaulatan” rupiah patut dijaga ketat secara spartan dan sistemik. Sebab merosotnya nilai tukar rupiah, maka nilai APBN juga merosot di hadapan investor asing yang biasa berbicara dengan hitungan dolar Amerika. Tanpa dicuri, tanpa di-korupsi, APBN akan “loss” (kehilangan). Misalanya, asumsi makro ekonomi yang tergambar pada APBN 2024, nilai kurs rupiah dihitung pada rata-rata Rp 15 ribu per-US$. Ironisnya, kurs rupiah tidak pernah mencapai sebaik Rp 15 ribu.
Bahkan sejak APBN disahkan (21 September 2023) nilai kurs rupiah tidak pernah mencapai Rp 15 ribu. Pada perjalan APBN 2024, nilai APBN 2024 susut sebesar 5,85% terhadap dolar Amerika. Jika ditimbang dengan dolar Amerika, berdasar kurs saat ini susut sekitar Rp 19,5 trilyun. Jika pada awal belanja negara sebesar Rp 3.325,1 trilyun, maka nilai APBN 2024 “mengecil” menjadi Rp 3.305,6 trilyun. Walau penurunan kurs mata uang juga dialami Ringgit (Malaysia) susut 7,23%, Baht Thailand (minus 4,64%). Serta depresiasi Yen Jepang, sampai 12,44%.
Namun konon, ada pula paradigma yang berbeda. Yakni, penurunan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dianggap sebagai winfall profit (“durian runtuh”). Mendatangkan berkah dalam kalkulasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kalkulasinya, setiap penurunan 100 poin (dibanding asumsi makro dalam APBN), akan menaikkan pendapatan negara. Kenaikan bertambah minimal sebesar Rp 3,8 triliun. Serta sisi belanja APBN akan terkatrol minimal sebesar Rp 2,2 trilyun.
Tetapi winfall profit, harus disertai kinerja ekspor yang digenjot, karena harga yang “nampak murah” di hadapan dolar. Memiliki daya saing yang baik. Semakin banyak dolar AS, semakin banyak rupiah. Sedangkan impor wajib ditekan sampai minimal terendah. Namun sesungguhnya, menjaga “Kedaulatan,” telah di-amanat-kan konstitusi. UUD dalam pasal 23B, menyatakan “Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-udang.” Sehingga pencetakan uang patut memperhatikan nilai kurs.
Maka tim DEN memiliki fungsi strategis, mengampu problem perekonomian pada segala bidang. Antara lain merespons problem ketahanan pangan, transisi energi, dan perkembangan teknologi informasi, terutama AI (Artificial Intelegence, kecerdasan buatan teknologi). Serta perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks. Perang sudah terjadi, Ukraina vs Rusia, dan perang di Timur Tengah.
——— 000 ———
