Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana.
DPRD Jatim, Bhirawa. – Penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Timur hingga 21 September 2026 baru mencapai 73,64 persen. Dari total alokasi 2.115.951 ton, pupuk yang telah tersalurkan tercatat 1.558.082,1 ton. Artinya, masih terdapat 557.868,9 ton atau 26,36 persen pupuk bersubsidi yang belum tersalurkan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menilai persoalan pupuk bersubsidi tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya stok.
Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan pupuk benar-benar tersedia di wilayah yang membutuhkan dan dapat ditebus petani ketika memasuki masa tanam.
“Persoalan pupuk tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya stok. Tantangannya adalah apakah pupuk tersedia di wilayah yang membutuhkan, dapat ditebus petani yang berhak, tersedia sesuai musim tanam, serta tidak menambah kerumitan administrasi bagi petani,” kata Renny, Senin (21/9).
Data penyaluran menunjukkan NPK memiliki tingkat realisasi tertinggi, yakni 76,21 persen. Dari alokasi 961.695 ton, sebanyak 732.888,6 ton telah tersalurkan dan masih tersisa 228.806,4 ton.
Sementara Urea, yang memiliki alokasi terbesar mencapai 999.183 ton, baru tersalur 728.997,1 ton atau 72,96 persen. Dengan demikian, masih terdapat 270.185,9 ton Urea yang belum tersalurkan.
Jika Urea dan NPK digabung, masih terdapat sekitar 499 ribu ton dari dua jenis pupuk utama tersebut yang belum tersalur.
Renny menilai angka tersebut perlu dibaca secara lebih hati-hati. Sisa alokasi tidak otomatis menunjukkan kelangkaan maupun kegagalan distribusi.
Ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi rendahnya serapan, mulai dari kalender tanam, kebutuhan masing-masing wilayah, kemampuan penebusan petani hingga persoalan administratif.
“Pertanyaan pentingnya bukan sekadar berapa persen pupuk telah tersalur, tetapi mengapa masih terdapat alokasi yang belum tersalur dan di mana posisi pupuk tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan apakah pupuk yang belum tersalurkan memang berada di wilayah yang belum memasuki masa kebutuhan atau justru berada di daerah yang petaninya membutuhkan pupuk tetapi menghadapi hambatan untuk melakukan penebusan.
Serapan Organik Terendah
Data juga memperlihatkan adanya perbedaan tingkat realisasi berdasarkan jenis pupuk.
Pupuk ZA baru tersalur 66,93 persen dari alokasi 10.995 ton, dengan sisa 3.636 ton. NPK Formula Khusus mencapai 73,86 persen dari alokasi 259 ton dengan sisa 67,7 ton.
Sedangkan pupuk organik menjadi jenis dengan persentase penyaluran terendah, yakni baru 61,64 persen. Dari alokasi 143.819 ton, baru 88.646 ton yang tersalur dan masih tersisa 55.173 ton.
Bagi Renny, persoalan tersebut perlu dilihat sampai tingkat petani. Sebab, Jawa Timur memiliki jumlah pelaku usaha pertanian yang besar.
Berdasarkan ST2023 yang disebutkan dalam bahan tersebut, Jawa Timur memiliki 5.507.720 petani dan 5.372.024 rumah tangga petani.
Karena itu, tata kelola pupuk bersubsidi menurutnya bukan sekadar persoalan distribusi barang, melainkan menyangkut kepentingan jutaan pelaku usaha pertanian.
Soroti Kesenjangan Antarwilayah
Renny juga menilai pemerintah perlu melihat realisasi penyaluran berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.
Data menunjukkan adanya perbedaan cukup lebar antarwilayah. Untuk Urea, misalnya, realisasi mencapai 89,95 persen di Kota Madiun, sementara Kota Surabaya tercatat 45,96 persen. Pada NPK, Banyuwangi mencapai 94,64 persen, sedangkan Bangkalan tercatat 61,99 persen.
“Daerah dengan serapan rendah belum tentu mengalami kelangkaan karena bisa dipengaruhi kalender tanam. Sebaliknya, serapan tinggi juga perlu dilihat apakah stok masih mencukupi untuk musim tanam berikutnya,” jelasnya.
Karena itu, menurut Renny, ukuran keberhasilan program pupuk bersubsidi tidak cukup hanya menggunakan persentase realisasi.
Ia mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memperkuat fungsi sebagai simpul koordinasi data dan distribusi lintas kabupaten/kota.
Pemprov, lanjut dia, perlu memiliki dashboard yang memuat alokasi, stok, realisasi penebusan, sisa kuota, jumlah penerima, daerah dengan serapan rendah serta potensi kekurangan pupuk.
“Ketika ada daerah kekurangan, provinsi harus cepat mengetahui. Ketika ada alokasi tidak terserap, provinsi harus mengetahui penyebabnya. Dan ketika petani mengadu, harus ada jalur penyelesaian yang jelas,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, kata Renny, dapat mengarahkan pengawasan pupuk bersubsidi pada lima ukuran, yakni tepat data, tepat alokasi, tepat waktu, tepat harga dan tepat penerima.
Pertama, meminta Dinas Pertanian Provinsi menyampaikan dashboard penyaluran per kabupaten/kota secara berkala.
Kedua, mendorong koordinasi cepat antara provinsi, kabupaten/kota, Pupuk Indonesia, distributor, kios dan kelompok tani ketika terjadi kekurangan stok atau ketidaksesuaian kebutuhan.
Ketiga, mengevaluasi mekanisme penebusan berdasarkan musim tanam agar pengendalian alokasi tidak justru menyulitkan petani dengan pola tanam berbeda.
Keempat, memastikan petani penggarap memiliki mekanisme akses yang jelas sehingga validasi tidak semata-mata berhenti pada persoalan kepemilikan lahan.
Kelima, memperkuat transparansi agar petani dapat mengetahui alokasi, pupuk yang telah ditebus dan sisa kuotanya secara mudah.
Renny juga mendorong penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai mata dan telinga pemerintah di lapangan, khususnya dalam memperbarui data petani, luas garapan, kebutuhan pupuk dan pengaduan.
“Peran provinsi bukan mengambil alih kewenangan kabupaten/kota, melainkan memastikan seluruh mata rantai bekerja dalam satu sistem,” katanya.
Menurut Renny, evaluasi pupuk bersubsidi juga seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa ton pupuk yang sudah keluar dari gudang atau tersalurkan.
“Yang lebih penting adalah memastikan 2,115 juta ton alokasi Jawa Timur benar-benar berubah menjadi manfaat bagi petani,” pungkasnya. [geh*]
Realisasi NPK Tertinggi
Banyuwangi — 94,64%
Pamekasan — 90,30%
Kota Surabaya — 89,27%
Kota Probolinggo — 88,01%