Pemkab Kediri, Bhirawa. – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti panjangnya rantai distribusi yang dinilai membuat harga barang bersubsidi masih tinggi di tingkat masyarakat.
Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pemerintah berupaya memangkas rantai distribusi agar masyarakat bisa mendapatkan barang bersubsidi dengan harga lebih terjangkau. Hal itu disampaikan Zulkifli saat meninjau KDKMP Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Kamis (15/10).
Zulkifli mencontohkan harga LPG yang masih ditemukan mencapai Rp23 ribu hingga Rp64 ribu. Padahal, menurut dia, masyarakat seharusnya bisa mendapatkan LPG dengan harga sekitar Rp18 ribu hingga Rp18.500.
”Ini bukan supermarket, ini bukan toko yang bersaing. Di sini barang-barang subsidi nanti disalurkan melalui koperasi agar rakyat mendapatkan harga subsidi,” ujarnya saat berdialog dengan warga.
Dalam peninjauan ini, Zulkifli memeriksa ketersediaan beras, minyak goreng, dan pupuk di gerai maupun gudang. Ia juga melihat fasilitas operasional koperasi berupa mobil pikap, kendaraan roda tiga, dan truk. Pembangunan KDKMP Sonorejo beserta fasilitas pendukungnya menelan anggaran sekitar Rp3 miliar.
Meski fasilitas telah tersedia, Zulkifli mengakui pengembangan koperasi membutuhkan proses. Pengelola perlu meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha, sementara masyarakat juga membutuhkan waktu untuk mengenal dan memanfaatkan layanan KDKMP.
Sementara itu, Manager KDKMP Sonorejo Niswatul Hikmah mengatakan koperasi itu mulai beroperasi pada pertengahan Juni 2026. Namun, jumlah pengunjung masih relatif sedikit karena stok barang belum sepenuhnya lengkap dan pengelola masih berupaya menarik minat masyarakat.
”Kalau kunjungannya sekarang masih sedikit sekali. Jadi, kami masih menarik pelanggan. Kendalanya terutama stok barang dan bagaimana menarik minat masyarakat,” ujar Niswatul.
Tiga Menteri Hadiri Peresmian KDMP Desa Tambakrejo Sidoarjo
Sebanyak 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mulai beroperasi secara serentak pada Kamis (15/10) kemarin. Salah satunya di KDMP Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang disiapkan menjadi pusat pelayanan ekonomi masyarakat desa.
Peluncuran KDMP Tambakrejo ditandai dengan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk meninjau kesiapan gerai sekaligus meresmikan operasional koperasi ini. Turut hadir beberapa pejabat pusat dan Wakil Bupati Sidoarjo, Hj Mimik Idayana SAP.
KDMP Tambakrejo dilengkapi gedung, satu unit truk, satu mobil pikap, serta dua unit kendaraan roda tiga untuk menunjang operasional dan distribusi kebutuhan masyarakat. Pembangunan fasilitas KDMP ini disebut menelan anggaran sekitar Rp3 miliar.
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan, koperasi ini merupakan milik masyarakat Desa Tambakrejo dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa. ”Koperasi ini mempunyai rakyat Tambakrejo,” ujar Zulkifli Hasan di hadapan warga dan sejumlah pejabat yang hadir.
Zulhas menjelaskan, KDMP tidak sekadar berfungsi sebagai toko atau supermarket, tetapi menjadi pusat pelayanan masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan dan program pemerintah, mulai dari pupuk bersubsidi, bantuan pangan, hingga layanan keuangan.
Salah satu layanan yang disiapkan KDMP Tambakrejo adalah penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani. Kehadiran koperasi diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh pupuk sesuai ketentuan yang berlaku. Koperasi diproyeksikan mendukung penyaluran bantuan pangan dan berbagai program bantuan sosial pemerintah.
Manajer KDMP Tambakrejo, Pratiwi menambahkan, kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan menjadi bagian dari pengecekan kesiapan gerai sebelum menjalankan kegiatan operasional.
”Dengan kedatangan Menteri ini, dilakukan pengecekan gerai dan kesiapan operasional sekaligus pembukaan atau launching KDMP Tambakrejo,” ujar Pratiwi.
Terkait keanggotaan, Pratiwi menyebut masyarakat dapat bergabung sebagai anggota koperasi selama memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib. Berdasarkan ketentuan sebelumnya yang diketahuinya, simpanan pokok ditetapkan sebesar Rp100 ribu dan simpanan wajib Rp25 ribu. Namun, besarannya masih perlu dikonfirmasi kepada pengurus untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan terbaru.
Pratiwi memperkirakan jumlah anggota dalam kepengurusan berkisar 30 hingga 40 orang. Pengelolaan simpanan dan administrasi keanggotaan ditangani pengurus, sedangkan dirinya berfokus pada pengelolaan operasional gerai KDMP Tambakrejo. [van.nov.kus.fen]
