Pemkab Pasuruan, Bhirawa
Mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja jelas tidak akan cukup untuk menuntaskan problem kemiskinan dan infrastruktur yang kompleks. Sadar akan keterbatasan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan memilih mengambil langkah taktis.
Yakni, melakukan aksi jemput bola dengan mendatangi langsung Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) di Jakarta.
Audiensi strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo.
Targetnya jelas, yaitu melakukan sinkronisasi program pusat dan daerah, sekaligus mengetuk pintu anggaran nasional demi mengurai benang kusut kesejahteraan sosial dan hambatan ekonomi yang masih mencekik sebagian masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Mas Rusdi itu memaparkan potret riil di lapangan. Salah satu persoalan paling krusial dan mendesak yang dibawa ke ibu kota adalah menjamurnya rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga prasejahtera.
“Kabupaten Pasuruan saat ini masih kekurangan ribuan unit rumah layak huni. Sementara di sisi lain, kemampuan anggaran daerah per tahun sangat terbatas,” ungkap Mas Rusdi dengan nada serius.
Menurutnya, kebutuhan renovasi hunian bagi warga kurang mampu di Kabupaten Pasuruan masuk dalam kategori sangat tinggi. Jika hanya mengandalkan kantong APBD kabupaten, butuh waktu bertahun-tahun untuk menuntaskannya.
Karenanya, intervensi dan guyuran program dari pemerintah pusat menjadi harga mati demi mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar tersebut sekaligus mendongkrak kualitas hidup warga.
Bukan hanya urusan papan atau hunian, Pemkab Pasuruan juga blak-blakan soal ancaman ekologis yang saban tahun merugikan ekonomi warga, yakni banjir tahunan.
Mas Rusdi menyodorkan urgensi normalisasi sungai di sejumlah titik rawan. Penyebabnya klasik, yaitu penyempitan aliran sungai di beberapa wilayah hilir.
Dan celakanya, penanganan ini kerap terbentur aturan birokrasi karena status kewenangan sungai yang berada di bawah kendali pemerintah pusat atau provinsi.
“Perlunya dilakukan normalisasi sungai karena adanya penyempitan lebar sungai. Mekanismenya tidak sederhana, sehingga kami butuh koordinasi lebih lanjut terkait kejelasan kewenangan tersebut,” urai Bupati Mas Rusdi.
Bagi Kabupaten Pasuruan, normalisasi sungai ini sudah masuk level darurat. Jika terus dibiarkan tanpa eksekusi lintas instansi, banjir akan terus menenggelamkan kawasan permukiman dan merusak ratusan hektare lahan pertanian produktif saat musim penghujan tiba.
Tentusaja, langkah proaktif Pemkab Pasuruan ini mendapat respons positif dari BP TASKIN. Lembaga bentukan pusat tersebut siap menjadi jembatan penyeberangan birokrasi untuk memfasilitasi komunikasi dengan kementerian-kementerian teknis terkait.
Bukan hanya urusan rumah dan sungai, komitmen bantuan juga melebar ke sektor keselamatan transportasi berupa pembangunan infrastruktur di perlintasan kereta api, hingga program penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Berikut adalah poin-poin krusial kerja sama strategis pusat-daerah yang dihasilkan dari audiensi tersebut antara lain adalah akselerasi Infrastruktur. Yaitu pengajuan bantuan pusat untuk bedah rumah prasejahtera, normalisasi sungai dan pembangunan jembatan penyeberangan.
Lalu upgrading tenaga kerja acaranya sinkronisasi program pelatihan keterampilan kerja lokal untuk menyerap potensi industri dan pertanian Kabupaten Pasuruan secara optimal.
Lalu, sistem satu pintu (Satu Data) dengan cara Pembersihan dan pemutakhiran data kemiskinan agar tidak ada lagi bantuan yang tumpang tindih atau salah sasaran.
Namun, pusat juga memberikan catatan tegas. BP TASKIN meminta Pemkab Pasuruan tidak main-main dengan data. Bantuan hanya akan dikucurkan jika data di lapangan klir.
“Dan BP TASKIN menekankan agar data warga diperbarui secara rinci, mencakup by name by address (nama dan alamat), agar bantuan yang dikirimkan nanti benar-benar tepat sasaran,” tambah Mas Rusdi.
Sebagai langkah konkret pasca-pertemuan, Pemkab Pasuruan langsung tancap gas menyusun proposal teknis komprehensif.
Sinergi itu diharapkan menjadi babak baru yang mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan lewat intervensi pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. [hil.hel]
