Pemprov Jatim, Bhirawa. – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dr. Cris Kuntadi, SE, MM. menargetkan penyelesaian status aset Kemnaker di Jawa Timur dapat dituntaskan tahun ini.
Penyelesaian tersebut menjadi salah satu prioritas sebagai tindak lanjut atas hasil rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu disampaikan Cris Kuntadi saat menghadiri audiensi dan peninjauan penyelesaian status aset di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Surabaya, Selasa (14/7).
Pertemuan tersebut juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim Dydik Rudy Prasetya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur M. Yasin, serta Kepala Disnakertrans Jatim Sigit Priyanto.
Menurut Kuntadi, proses penyelesaian aset telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan sebagian besar tahapan telah dilalui.
“Kami berharap penyelesaian aset ini segera selesai. Tinggal membutuhkan rekomendasi dari Ibu Gubernur agar proses penyerahan aset dapat dituntaskan,” ujarnya.
Kunjungan Kemnaker ke Jawa Timur juga difokuskan pada inventarisasi dan penataan aset negara pascaotonomi daerah, termasuk di UPT BLK Surabaya.
Proses pemisahan aset berupa peralatan dan mesin hampir rampung, sedangkan aset gedung dan bangunan yang nilainya mencapai lebih dari Rp500 miliar masih memerlukan proses persetujuan hingga ke Istana Kepresidenan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Dydik Rudy Prasetya, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mengoptimalkan peran BLK Surabaya sebagai barometer pelatihan kerja dan sertifikasi.
Menurutnya, dalam audiensi tersebut juga disepakati sejumlah langkah, mulai penataan aset, pemetaan kekurangan fasilitas untuk mempercepat pemenuhan persyaratan aset BLK Surabaya, hingga agenda pertemuan lanjutan di Jakarta setelah inspeksi lapangan guna mematangkan proses administrasi.
Sekretaris Disnakertrans Jatim, Agus Gunawan, mengatakan lahan dan bangunan BLK Surabaya merupakan aset lama pascaotonomi daerah yang hingga kini masih berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat melalui Kemnaker.
“Sejak dulu menjadi temuan dan kini sudah mulai dilakukan penyelesaiannya,” kata Agus. [rac.dre]
