Akuntabilitas dan audit internal diperlukan untuk mencegah penyimpangan serta melindungi kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih.
Oleh:
Desita Mustikasari Wijayanti
Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Keberhasilan sebuah koperasi tidak hanya dilihat dari banyaknya unit yang ada. Keberhasilan juga bergantung pada seberapa baik pengurus dapat mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya dan menjaga kepercayaan dari masyarakat.
Koperasi memiliki peran penting dalam membangun ekonomi yang berlandaskan kebersamaan. Namun, semangat tersebut hanya dapat dipertahankan apabila pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Ketika muncul kekhawatiran mengenai potensi penyimpangan, persoalannya bukan hanya tentang angka dalam laporan keuangan, tetapi juga tentang kepercayaan anggota dan masyarakat.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan konteks yang sangat relevan untuk membahas masalah ini. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menetapkan langkah cepat dalam pembentukan 80.000 koperasi di desa dan kelurahan. Kebijakan ini mencakup rencana pengembangan ekonomi masyarakat yang memerlukan pengelolaan dan pengawasan yang serius.
Dalam tulisan berjudul “Bancakan Korupsi Program Koperasi Merah Putih” yang dipublikasikan oleh TIMES Indonesia pada 13 Juni 2026, Fransiscus Nanga Roka menekankan keprihatinan mengenai rendahnya pengawasan dan pengalokasian dana yang tidak jelas. Ia juga mengungkapkan bahaya yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Saya berpendapat, ini merupakan hal yang perlu diperhatikan karena keberhasilan koperasi tidak bisa hanya dilihat dari pembentukan unit usaha, tetapi juga dari seberapa baik pengelola dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya serta melindungi kepentingan anggotanya.
Laporan Keuangan Saja Tidak Cukup
Laporan keuangan merupakan bagian penting dari transparansi, tetapi keberadaan laporan belum otomatis menjamin seluruh proses pengelolaan telah berjalan dengan baik.
Sebuah pembayaran, misalnya, dapat memiliki bukti transaksi yang lengkap, tetapi masih perlu diperiksa apakah barang benar-benar diterima, harga yang dibayarkan wajar, dan transaksi telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Begitu pula dengan pencatatan persediaan: angka dalam sistem perlu dibandingkan dengan kondisi sebenarnya.
Karena itu, akuntabilitas harus mencakup proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan tindak lanjut ketika ditemukan kelemahan. Seseorang yang sekaligus mengajukan, memberikan persetujuan, melakukan pembayaran, dan mencatat transaksi adalah contoh klasik dari kelemahan dalam pengendalian. Pemisahan tanggung jawab yang sederhana, meskipun dalam koperasi yang kecil, dapat secara signifikan mengurangi risiko tersebut.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian, yang terekam dalam data hukum BPK dengan modifikasi melalui peraturan yang ada sesudahnya, merupakan salah satu dasar hukum yang penting untuk diperhatikan saat membahas manajemen koperasi. Pelaksanaan kewajiban hukum harus mengacu pada ketentuan yang ada serta perubahannya.
Audit Internal Bukan Sekadar Mencari Kesalahan
Audit internal seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memperbaiki kelemahan dalam kontrol. Pemeriksaan bisa difokuskan pada transaksi luar biasa, pemisahan tugas yang kurang memadai, dokumen yang tidak lengkap, atau ketidaksesuaian antara catatan dan kenyataan.
Kepentingan pendekatan ini sejalan dengan Standar Audit Internal Global dari The Institute of Internal Auditors yang mulai berlaku pada Januari 2025. Standar itu menekankan pentingnya tata kelola, manajemen risiko, pengendalian, independensi fungsi audit, dan pemantauan atas tindak lanjut dari hasil audit.
Dengan kata lain, hasil audit seharusnya tidak hanya menjadi daftar temuan. Harus ada individu yang bertanggung jawab, tenggat waktu untuk perbaikan, serta pemeriksaan apakah rekomendasi telah dilaksanakan dengan baik.
Audit internal juga tidak dapat menggantikan peran pengawas koperasi, tanggung jawab pengurus, atau proses penegakan hukum. Setiap entitas harus melaksanakan kewenangannya dengan benar agar pengawasan tidak hanya menjadi sekadar formalitas.
Anggota sebagai Pengawas Paling Dekat
Dalam suatu koperasi, para anggota tidak hanya sekadar mendapatkan keuntungan. Mereka adalah pemiliknya. Oleh karena itu, akses informasi oleh anggota menjadi faktor krusial dalam hal akuntabilitas. Pertemuan anggota perlu dijadikan forum yang dinamis, di mana laporan disajikan dengan cara yang mudah dimengerti dan pertanyaan dijawab dengan transparan, bukan sekadar agenda tahunan yang dipenuhi hanya untuk keperluan administrasi.
Di level desa dan kelurahan, kedekatan antarsesama bisa menjadi sumber kekuatan sekaligus tantangan. Kedekatan ini membuat anggota lebih mudah mengenal kegiatan usaha. Namun, perasaan malu juga dapat menghambat orang untuk bertanya. Adanya mekanisme pengaduan yang aman, terperinci, dan ditanggapi dengan serius dapat membantu mengatasi kendala ini.
Ketika Pengawasan Lemah, Masyarakat Ikut Menanggung Dampaknya
Ketika manajemen tidak jelas dan permasalahan tidak ditangani dengan baik, anggota dapat kehilangan kepercayaan bahwa kepentingan mereka dilindungi. Saya percaya inilah risiko yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
Kepercayaan tidak hanya muncul dari janji atau tujuan besar dalam pembentukan koperasi. Rasa saling percaya berkembang saat masyarakat dapat melihat bagaimana dana digunakan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana manajemen merespons saat terjadi kesalahan.
Jika suatu koperasi menghadapi masalah dalam tata kelola, efeknya dapat meluas pada partisipasi anggota dan kelangsungan usaha. Dalam program yang menyangkut kepentingan publik, isu pengawasan juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan yang lebih luas.
Karena itu, penguatan audit internal bukanlah sebuah beban administrasi yang tidak dibutuhkan. Pengawasan adalah bagian dari usaha untuk melindungi aset, hak anggota, dan keberlangsungan koperasi.
Membangun Akuntabilitas Sejak Awal
Ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, setiap koperasi diharuskan untuk mengimplementasikan kontrol internal yang sejalan dengan ukuran dan kerumitan operasionalnya. Kedua, hasil audit perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang jelas. Ketiga, informasi tentang kinerja dan penggunaan dana harus disampaikan dengan jelas kepada pihak yang berwenang, sembari tetap menghormati peraturan mengenai kerahasiaan data.
Teknologi dapat memberikan dukungan dalam memperkuat pencatatan serta pengawasan transaksi. Meskipun demikian, penggunaan sistem digital tidak secara otomatis menghilangkan potensi risiko. Pengawasan, pembatasan akses, audit independen, dan kesungguhan untuk menanggapi temuan tetap sangat penting.
Pada akhirnya, kesuksesan Koperasi Merah Putih seharusnya dinilai tidak hanya dari jumlah koperasi yang ada, melainkan juga dari kualitas manajemen, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dan kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan anggota.
Apakah kita akan menunggu sampai masalah serius terjadi sebelum meningkatkan pengawasan, atau kita mulai membangun akuntabilitas sejak awal setiap keputusan dan transaksi?
Bagi saya, pilihan kedua lebih logis. Karena, mempertahankan kepercayaan masyarakat harus dilakukan sebelum kepercayaan itu menghilang. [*]
