Kota Probolinggo, Bhirawa
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai berdampak terhadap aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo.
Tingginya biaya operasional membuat banyak kapal mengurangi frekuensi melaut, bahkan sebagian memilih berhenti beroperasi sementara.
Syahbandar PPP Mayangan, Nonot Wijayanto, mengatakan kenaikan harga BBM paling dirasakan oleh kapal-kapal berukuran di atas 30 Gross Ton (GT) yang tidak lagi memperoleh BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut menyebabkan biaya operasional meningkat tajam dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh nelayan.
“Dengan adanya kenaikan harga BBM yang cukup signifikan, banyak kapal mengurangi kegiatan operasional karena biaya yang dikeluarkan tidak seimbang dengan hasil yang diperoleh,” ujarnya saat ditemui di kantornya.
Menurut Nonot, dampak kenaikan biaya operasional tersebut terlihat dari menurunnya jumlah kapal yang berlayar. Saat ini sekitar 30 hingga 40 persen kapal angkut memilih tidak beroperasi dan menunggu situasi yang lebih menguntungkan.
“Ada kapal yang tetap beroperasi, tetapi durasi pelayarannya lebih pendek. Sebagian lainnya memilih menunggu hingga muatan penuh sebelum berangkat agar biaya operasional bisa tertutupi,” katanya.
Sementara untuk kapal penangkap ikan, nelayan melakukan berbagai penyesuaian agar tetap dapat bertahan di tengah tingginya harga BBM. Salah satunya dengan memperpanjang waktu pencarian ikan di laut untuk meningkatkan hasil tangkapan.
Kondisi serupa juga dirasakan para pemilik kapal. Salah seorang pemilik kapal, Santoso Api, mengaku kenaikan harga BBM membuat usaha perikanan semakin sulit dijalankan. Di sisi lain, harga jual ikan dinilai belum mampu mengimbangi kenaikan biaya produksi yang terus terjadi.
“Dulu kapal bisa rutin beroperasi, sekarang semakin jarang. Harga ikan belum naik, tetapi harga BBM terus naik. Kalau dipaksakan berangkat, kadang justru rugi,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil usaha yang diperoleh nelayan saat ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha perikanan memilih lebih berhati-hati dalam menentukan jadwal keberangkatan kapal.
Selain menekan pendapatan nelayan, berkurangnya aktivitas pelayaran juga berdampak pada kondisi kapal yang lebih lama bersandar di pelabuhan. Menurut Nonot, kapal yang terlalu lama tidak beroperasi berisiko mengalami kerusakan akibat korosi dan faktor cuaca.
Pihak PPP Mayangan, lanjut Nonot, telah menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi nelayan kepada instansi terkait, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Nelayan berharap ada kebijakan yang dapat membantu meringankan beban operasional sehingga aktivitas perikanan dapat kembali bergairah.
“Kondisi ini tidak hanya terjadi di Probolinggo, tetapi juga dirasakan di sejumlah daerah lain. Kami berharap ada solusi yang dapat membantu nelayan bertahan di tengah tingginya biaya operasional,” pungkasnya. [fir.dre]
