Refleksi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Jatim di Aula BPBD Provinsi Jawa Timur, Sabtu (05/09/2026). helmi supriyatno/bhirawa.
Pemprov Jatim, Bhirawa. – Penguatan kelembagaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan kolaborasi lintas pihak menjadi perhatian utama dalam kegiatan Refleksi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) Jawa Timur yang digelar di Aula BPBD Provinsi Jawa Timur, Sabtu (05/09/2026).
Forum tersebut mempertemukan perwakilan FPRB kabupaten/kota, BPBD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, relawan, penyandang disabilitas, dunia usaha, media, serta mitra pembangunan. Pertemuan ini menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan PRBBK dan FPRB sekaligus membahas langkah penguatan ke depan.
Sekretaris Jenderal FPRB Jawa Timur Sudarmanto mengatakan, refleksi diperlukan agar keberhasilan tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang telah dilakukan, tetapi juga perubahan yang dirasakan masyarakat.
“Refleksi bertujuan untuk melihat perubahan nyata yang terjadi, mengukur manfaatnya, mengevaluasi kekuatan jejaring, serta memastikan keberlanjutannya,” kata Sudarmanto.
Menurutnya, FPRB Jawa Timur perlu terus diperkuat sebagai wadah kolaborasi multipihak yang terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, kritik dan masukan dari berbagai pihak dibutuhkan untuk memperbaiki kelembagaan dan cara kerja forum.
Hasil evaluasi terhadap 30 kabupaten/kota yang mengikuti asesmen menunjukkan masih terdapat FPRB yang belum terbentuk, vakum, atau belum berjalan optimal. Tantangan yang ditemukan antara lain tata kelola kelembagaan, keberlanjutan sumber daya, kemitraan multipihak, penguatan program, inklusivitas, serta advokasi kebijakan.
Pendanaan juga menjadi perhatian. FPRB didorong untuk tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi membangun kemitraan dengan dunia usaha dan pihak lain untuk memperkuat sumber daya.
Hubungan antara FPRB dan BPBD juga dinilai perlu dibangun sebagai kemitraan strategis. “FPRB dan BPBD harus membangun sinergi dan komunikasi yang baik agar dapat berjalan beriringan,” ujar Sudarmanto.
Penguatan tersebut kini memiliki landasan regulasi yang lebih kuat dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026. Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Provinsi Jawa Timur Dadang Iqwandy mengatakan regulasi tersebut memperkuat posisi FPRB sebagai wadah sinergi multipihak dalam pengurangan risiko bencana.
FPRB juga didorong untuk tidak hanya menjadi ruang bagi relawan, tetapi melibatkan dunia usaha, media, akademisi, komunitas, dan unsur pentahelix lainnya.
“Penanggulangan bencana adalah pekerjaan rumah kita bersama,” kata Dadang.
Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, dan sekitar 8.500 desa/kelurahan. Dengan wilayah yang luas dan banyak kawasan rawan bencana, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Penguatan kapasitas masyarakat melalui forum seperti FPRB menjadi bagian penting dalam memperluas kesiapsiagaan di daerah.
Namun, keberhasilan PRBBK tidak cukup diukur dari jumlah Destana atau banyaknya kegiatan. Guru Besar Geologi UPN Veteran Yogyakarta Prof Eko Teguh Paripurno menekankan bahwa ketangguhan harus terlihat dari kemampuan masyarakat memahami risiko dan mengambil tindakan.
“Ketangguhan sejati harus terwujud dalam bentuk pengetahuan, kemandirian pengambilan keputusan, serta tindakan antisipatif warga secara nyata,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa risiko bencana tidak selalu mengikuti batas administratif. Risiko di daerah aliran sungai, kawasan gunung api, pesisir, maupun kawasan perkotaan dan industri dapat saling terhubung. Karena itu, kerja sama antardaerah tetap diperlukan meskipun terdapat pembagian wilayah pemerintahan.
Keberlanjutan menjadi bagian penting dari pembahasan tersebut. Pandangan ini sejalan dengan Partnership and Program Implementation Manager SIAP SIAGA Jawa Timur Mambaus Su’ud, yang menekankan bahwa PRBBK bukan sekadar proyek. Masyarakat harus menjadi bagian utama dalam membangun ketangguhan, sementara pihak luar berperan mendukung proses tersebut.
Melalui pengembangan model Destana Inklusif, SIAP SIAGA bersama Konsorsium Destana menggabungkan pengurangan risiko bencana dengan adaptasi perubahan iklim, ketangguhan ekonomi, dan inklusi sosial. Pendampingan selama sekitar 18 bulan di delapan desa menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat dan aparatur desa dalam menghubungkan risiko bencana dengan keberlanjutan mata pencaharian.
Menurut Mambaus, pembelajaran tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan setelah dukungan SIAP SIAGA berakhir. Sistem dan pengetahuan yang telah dibangun perlu terus dikelola oleh aktor lokal, termasuk FPRB. Dengan demikian, keberhasilan pendampingan bukan hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi dari kemampuan masyarakat dan lembaga lokal menjaga ketangguhan tetap hidup.
Kolaborasi dengan dunia usaha juga perlu diperluas. Perwakilan unsur dunia usaha FPRB Jawa Timur, Ratna Ningsih, mengatakan kontribusi sektor usaha selama ini masih banyak terlihat pada fase tanggap darurat. Ia mendorong agar kerja sama diperluas ke fase prabencana.
Hasil refleksi selanjutnya menjadi bahan menuju Musyawarah Besar (Mubes) V FPRB Jawa Timur 2026. Penguatan tata kelola dan kelembagaan, pendampingan FPRB kabupaten/kota, penguatan Destana dan PRBBK, serta peningkatan kapasitas pengurus dan fasilitator menjadi sejumlah isu yang mendapat perhatian.
Forum juga mendorong agar koordinasi FPRB provinsi dan kabupaten/kota tidak berhenti pada pertemuan rutin, tetapi menjadi ruang belajar dan berbagi praktik baik.
Pada akhirnya, refleksi PRBBK Jawa Timur menegaskan bahwa ketangguhan membutuhkan kerja bersama dan keberlanjutan. FPRB, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan relawan memiliki ruang untuk saling melengkapi. Tantangannya adalah memastikan kolaborasi tersebut tidak berhenti pada kegiatan, tetapi menghasilkan kapasitas yang tetap hidup dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. [hel.ara]
