Di tengah badai perekonomian global dan nasional, terjadi kemerosotan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. SMRC merilis kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto merosot tajam 30,1%. Kini pada level “pas-pasan” (51,1%). Padahal dalam survei yang lain pada Pebruari 2026 masih pada level 79,9%. Survei kepuasan publik, mencerminkan dukungan real-time rakyat terhadap Presiden. Bisa naik manakala pemerintah dianggap menenteramkan rakyat.
Tetapi juga bisa merosot manakala mengabaikan kepentingan publik. Misalnya menaikkan harga bahan pangan, tarif listrik, dan BBM. Hasil survei SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) “rapor merah” pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berada pada beberapa aspek (ekonomi, politik, dan hukum). Terutama tingkat kepuasan pada kinerja Perekonomian, sangat jeblok. Yang menilai perekonomian sudah cukup baik dan sangat baik, hanya sebesar 15,7%.
Yang meng-anggap perekonomian berjalan buruk dan sangat buruk mencapai 49,4%. Mendekati angka 50%! Meliputi 11,5% pendapat publik menilai sangat buruk. Serta 37,9% menilai Perekonomian dalam kondisi buruk. Sedangkan kinerja bidang Politik juga dinilai buruk. Karena hanya sebesar 13,5% yang menyatakan per-politik-an berjalan baik (11,8%) sampai sangat baik (1,7%). Penilaian kinerja Politik buruk (31,7%) dan sangat buruk 11,1%).
Total gabungan yang me-negasi-kan Politik Indonesia mencapai 42,8%. Yang memberi penilaian sedang-sedang saja 33,6%. “Rapor merah” yang lain juga diberikan kepada kinerja penegakan hukum. Berdasar paparan data SMRC, yang menilai penegakan hukum berjalan sangat baik, hanya mencapai 1,9%. Serta menilai baik sebanyak 24,5%. Jika digabung, yang memberi nilai positif, sebesar 26,4%. Masih kalah jauh dengan yang memberi nilai penegakan hukum buruk dan sangat buruk mencapai 37,6%.
Kinerja Perekonomian menjadi titik terendah (49,4%) tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terutama berkait nilai kurs rupiah yang melemah. Bahkan paling terperosok sepanjang sejarah rupiah selama 82 tahun Indonesia merdeka. Pemerintah (Menteri Keuangan dan Gubernur BI) tidak punya cara mendongkrak Gubernur BI) tidak punya cara mendongkrak nilai rupiah. Menteri Keuangan menyebut intervensi pasal nasional dan global.
Termasuk intervensi di berbagai pasar internasional di Hongkong, Singapura, London, dan New York. Istilah Gubernur BI, bukan lagi business as usual (bisnis biasa), tapi sudah all out (semua sudah dikeluarkan). Sedangkan Menteri Keuangan telah menyediakan anggaran Rp 2 trilyun per-hari, untuk menjaga rupiah di pasar obligasi. Bahkan juga diterbitkan UU Nomor 4 Tahun 2026 Tentang (Refisi) Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Menandakan pemerintah sangat butuh uang. Tak peduli sumbernya.
Target pemerintah rupiah akan kembali menguat antara Rp 16.800,- (nilai US$ dalam APBN 2026). Setidaknya capai Rp 17.500,- per-US$. Tapi belum pernah tercapai. Pada pekan akhir Juli 2026 kurs rupiah makin melemah ke level Rp 18.109,- per-US$. Tetapi tren pelemahan perekonomian telah di-warning tiga lembaga pemerinkat perekonomian global. Seperti Fitch Ratings, MSCI, dan Moodys. Di dalamnya termasuk kritisi program populer yang “merong-rong” APBN. Terutama MBG (Makan Bergizi Gratis).
MBG masih menjadi kritisi paling krusial, termasuk dari dalam negeri. Tetapi pemerintah seolah “tutup telinga rapat-rapat.” Sampai benar-benar terbukti, BGN (Badan Gizi Nasional) terperosok dalam korupsi (dan gratifikasi) yang sistemik, terstruktur dan masif. Begitu pula program populis Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP), menjadi sasaran isyu bullying kepada pemerintah.
Maka hasil survei SMRC, tidak bisa diabaikan. Walau sebenarnya Presiden Prabowo memiliki basis keterpilihan melebihi dua presiden sebelumnya. Tetapi “tutup telinga rapat-rapat” terhadap kritik bisa menyebabkan kemerosotan legitimasi.
——— 000 ———
