Kota Batu, Bhirawa – Pemerintah Kota (Pemkot) telah menyusun Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp932,165 miliar. Namun besaran belanja justru lebih besar, yakni mencapai Rp1,058 triliun. Kekurangan atau selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp126,22 miliar akan ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu 2025.
Wali Kota Batu, Nurochman mengatakan bahwa penyampaian Raperda Perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 yang disepakati bersama DPRD.
Adapun untuk pendapatan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp932,165 miliar tersiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp322,146 miliar, dan pendapatan transfer sebesar Rp610,019 miliar.
Kemudian untuk belanja daerah yang nilainya mencapai Rp1,058 triliun, porsi terbesar berada pada belanja operasi yang mencapai Rp875,974 miliar. Kemudian, belanja modal dialokasikan sebesar Rp58,436 miliar, belanja tidak terduga mencapai Rp36,233 miliar. sedangkan belanja transfer dialokasikan sebesar Rp87,740 miliar.
“Dengan struktur tersebut, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp126,22 miliar. Angka tersebut sama dengan nilai SiLPA hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu 2025,” ujar Nurochman saat dikonfirmasi, Minggu (20/9/2026).
Ia menjelaskan bahwa nilai SiLPA tersebut dialokasikan untuk menutup defisit pada perubahan APBD 2026. Dengan demikian, struktur anggaran nantinya dapat ditetapkan dalam kondisi berimbang.
Kepala Daerah yang biasa disapa Cak Nur ini menegaskan bahwa perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka dalam dokumen APBD. Setiap program yang dimasukkan dalam perubahan anggaran harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan sekaligus dampaknya terhadap masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala SKPD untuk kembali mencermati program dan kegiatan yang telah direncanakan. Terlebih, waktu pelaksanaan APBD 2026 tinggal menyisakan beberapa bulan.
”Saya berharap kepada kepala SKPD agar melakukan pencermatan kembali terhadap program dan kegiatan yang direncanakan sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat,” harap Cak Nur.
Diketahui, postur APBD Kota Batu 2026 mengalami penyesuaian dimana Pemkot Batu bersama DPRD seempat resmi membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Batu, akhir pekan kemarin.
Dalam rancangan tersebut, total belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,058 triliun. Adapum pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp932,16 miliar sehingga masih menimbulkan selisih sebesar Rp126,22 miliar. Dengan manfaatkan SiLPA TA 2025, maka selisih tersebut bisa tertutupi.
Menurutnya, perubahan APBD dilakukan setelah Pemkot Batu melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran hingga semester I 2026. Evaluasi tersebut menemukan sejumlah program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum optimal, termasuk beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Perubahan APBD ini bukan hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai wujud nyata komitmen pemkot. Yaitu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Perubahan anggaran juga diperlukan karena perkembangan kondisi daerah tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi yang digunakan saat penyusunan APBD awal. Selain itu, terdapat koreksi terhadap proyeksi SiLPA 2025 sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemkot Batu 2025. [nas.kt]