Oleh:
Firsty Chintya Laksmi Perbawani
Dosen Hubungan Internasional, FISIBPOL, UPN “Veteran” Jawa Timur
Mahasiswa Doktoral S3 Ilmu Sosial, FISIP, Universitas Airlangga
Perdebatan mengenai peran pakar dalam ruang publik mengingatkan kita pada satu persoalan penting dalam kehidupan bernegara: bagaimana pengetahuan ditempatkan dalam proses pengambilan kebijakan? Pertanyaan ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan pemerintah dan akademisi, tetapi juga cara masyarakat memahami kritik, otoritas, dan kebenaran di tengah derasnya arus informasi.
Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar. Pemerintah memiliki mandat politik untuk menentukan arah kebijakan, sedangkan akademisi dan pakar berkontribusi melalui pengetahuan, penelitian, serta analisis terhadap berbagai persoalan publik. Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi tidak harus ditempatkan dalam hubungan yang saling berseberangan.
Persoalannya bukan tentang siapa yang selalu benar, melainkan bagaimana perbedaan pandangan dikelola melalui dialog yang rasional dan bertanggung jawab.
Ketika Kepakaran Berhadapan dengan Kekuasaan
Kebijakan publik tidak pernah lahir dalam ruang yang sederhana. Persoalan ekonomi, keamanan, perubahan iklim, migrasi, hingga ketahanan pangan melibatkan banyak kepentingan dan membutuhkan pemahaman lintas disiplin. Dalam situasi tersebut, kepakaran membantu pemerintah membaca persoalan secara mendalam, memperkirakan risiko, dan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan.
Namun, kepakaran bukanlah otoritas yang terbebas dari evaluasi. Pendapat pakar tetap dapat diperdebatkan karena pengetahuan ilmiah berkembang melalui pengujian, kritik, dan pembaruan. Rekomendasi yang diberikan juga tidak selalu dapat diterapkan secara langsung karena pemerintah perlu mempertimbangkan aspek politik, anggaran, kelembagaan, dan kebutuhan masyarakat.
Di sinilah hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan membutuhkan keseimbangan. Pemerintah tidak harus menerima seluruh rekomendasi pakar. Akan tetapi, perbedaan pandangan sebaiknya dijawab melalui argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dengan mengabaikan kepakaran sebagai sesuatu yang tidak relevan.
Kritik terhadap pakar tetap diperlukan. Namun, kritik akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai upaya memahami data, metode, dan konteks yang melandasi suatu pendapat.
Pelajaran dari The Death of Expertise
Tom Nichols, melalui bukunya The Death of Expertise, membahas persoalan menurunnya penghargaan terhadap pengetahuan dan otoritas keahlian. Gagasan utama buku tersebut bukan bahwa para pakar selalu benar atau tidak boleh dikritik. Nichols justru mengajak pembaca membedakan kritik yang sehat terhadap kepakaran dari kecenderungan menolak pengetahuan karena tidak sesuai dengan keyakinan atau preferensi pribadi.
Perkembangan teknologi telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Berbagai penjelasan mengenai ekonomi, politik, kesehatan, maupun hubungan internasional dapat diperoleh melalui perangkat digital. Kondisi ini membawa manfaat karena pengetahuan menjadi lebih mudah diakses. Namun, akses terhadap informasi tidak secara otomatis sama dengan penguasaan terhadap suatu bidang.
Membaca beberapa artikel mengenai ekonomi, misalnya, tidak serta-merta menjadikan seseorang memiliki kompetensi setara dengan ekonom yang menjalani pendidikan, penelitian, dan pengalaman profesional selama bertahun-tahun. Hal ini bukan alasan untuk menutup partisipasi masyarakat, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap pendapat perlu dinilai berdasarkan pengetahuan dan bukti yang dimilikinya.
Tantangan yang disoroti Nichols berkaitan dengan kecenderungan menyamakan seluruh pendapat sebagai sesuatu yang memiliki bobot pengetahuan yang sama. Setiap orang memang memiliki hak untuk berbicara, tetapi kualitas pendapat tetap perlu dinilai berdasarkan bukti, pengalaman, dan kapasitas dalam memahami persoalan.
Penghormatan terhadap kepakaran bukan berarti memberikan kekuasaan tanpa batas kepada para ahli. Penghormatan tersebut berarti mengakui bahwa pemahaman mendalam membutuhkan kompetensi tertentu. Masyarakat tetap memiliki hak untuk bertanya dan mengkritik, sementara kritik perlu dibangun melalui pemahaman terhadap persoalan yang dibahas.
Dari Kepakaran menuju Komunitas Epistemik
Jika The Death of Expertise menjelaskan pentingnya menjaga penghargaan terhadap pengetahuan, konsep epistemic community dari Peter M. Haas (1992) memberikan gambaran mengenai bagaimana pengetahuan dapat berkontribusi dalam proses kebijakan.
Komunitas epistemik merujuk pada jaringan profesional yang memiliki keahlian tertentu, berbagi pemahaman mengenai persoalan yang dihadapi, serta berkontribusi dalam membentuk pilihan kebijakan. Komunitas ini tidak hanya terdiri atas akademisi, tetapi juga dapat melibatkan birokrat, praktisi, lembaga penelitian, dan organisasi internasional.
Pakar tidak seharusnya dipandang hanya sebagai individu yang menyampaikan pendapat dari luar pemerintahan. Mereka dapat menjadi bagian dari ekosistem pengetahuan yang membantu negara memahami persoalan, memperkirakan risiko, dan mengevaluasi dampak keputusan.
Dalam praktiknya, hubungan pemerintah dan komunitas epistemik tidak selalu berlangsung tanpa perbedaan. Pemerintah memiliki pertimbangan politik dan mandat elektoral, sementara pakar berangkat dari data, penelitian, dan kerangka analisis. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari proses kebijakan yang kompleks.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan dominasi salah satu pihak, melainkan mekanisme dialog yang memungkinkan pengetahuan dipertimbangkan secara serius tanpa menghilangkan kewenangan politik pemerintah. Pemerintah dapat menilai rekomendasi berdasarkan kebutuhan dan konteks kebijakan, sedangkan komunitas epistemik perlu menyampaikan analisis secara terbuka, relevan, dan dapat diuji.
Kedua konsep tersebut saling berhubungan. Penghormatan terhadap kepakaran perlu dijaga agar pengetahuan tidak kehilangan tempat dalam ruang publik. Pada saat yang sama, kepakaran perlu dihubungkan dengan proses kelembagaan agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat berkontribusi terhadap kebijakan.
Kritik yang Membangun, Bukan Merendahkan
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan pakar merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pemerintah bekerja dengan mandat politik dan tanggung jawab administratif, sedangkan pakar berangkat dari penelitian, data, serta kerangka keilmuan. Perbedaan tersebut dapat menjadi sumber evaluasi apabila dikelola melalui dialog terbuka.
Kritik terhadap pakar perlu diarahkan pada kualitas gagasan, ketepatan data, dan relevansi rekomendasi. Kritik tidak harus disampaikan dengan merendahkan kapasitas atau menggeneralisasi seluruh kelompok ahli. Cara penyampaian penting karena bahasa dalam ruang publik dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengetahuan dan institusi.
Tanggung jawab serupa juga berlaku bagi kalangan akademisi. Pakar perlu memastikan bahwa pandangan yang disampaikan memiliki dasar kuat, mempertimbangkan keterbatasan penelitian, dan tidak menjadikan otoritas akademik sebagai alasan untuk menutup perdebatan.
Apa yang Perlu Dilakukan?
Pemerintah perlu membangun ruang dialog yang memungkinkan kritik dan rekomendasi pakar dipertimbangkan secara terbuka. Apabila suatu rekomendasi tidak digunakan, alasan dan dasar pertimbangannya dapat dijelaskan kepada publik. Langkah ini akan memperkuat transparansi sekaligus menunjukkan bahwa kepakaran tetap menjadi bagian dari evaluasi kebijakan.
Kalangan akademisi perlu memperkuat tanggung jawab publik melalui penyampaian pengetahuan berbasis bukti, mudah dipahami, dan relevan dengan persoalan masyarakat. Sementara itu, masyarakat perlu mengembangkan literasi informasi agar mampu membedakan kritik yang berlandaskan argumentasi dari pendapat yang hanya didasarkan pada prasangka.
Pada akhirnya, kepakaran tidak perlu ditempatkan sebagai sesuatu yang kebal dari kritik, tetapi juga tidak seharusnya diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat diabaikan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, sedangkan pakar memiliki tanggung jawab menyediakan pengetahuan yang dapat membantu keputusan tersebut menjadi lebih terukur.
Ruang publik membutuhkan kritik yang tajam terhadap gagasan, tetapi tetap menghormati manusia dan proses pengetahuan yang melahirkannya. Dengan membangun dialog berbasis bukti, pemerintah, pakar, dan masyarakat dapat menjalankan perannya masing-masing tanpa menempatkan pengetahuan dan kekuasaan sebagai dua kekuatan yang saling meniadakan.
———— *** —————