Andi Sofyan Hasdam dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI bersama Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI dan Kementerian Pertahanan di Ruang Rapat BAKN DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2026). tjitjiek rahayu soerjo/bhirawa.
DPD RI Jakarta. Bhirawa. – DPD RI menegaskan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar merupakan fondasi utama pertahanan negara. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan tidak hanya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, tetapi juga memperkuat kedaulatan Indonesia melalui pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat di kawasan perbatasan dan kepulauan.
Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengatakan RUU tersebut tidak dimaksudkan mengubah batas wilayah maupun kewenangan pertahanan negara. Sebaliknya, regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan di daerah kepulauan sehingga masyarakat di pulau-pulau terluar menjadi benteng strategis dalam menjaga keutuhan NKRI.
“Keinginan kita adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat daerah kepulauan, sehingga masyarakat terluar di Indonesia menjadi pertahanan strategis kita,” ucap Andi Sofyan Hasdam dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI bersama Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI dan Kementerian Pertahanan di Ruang Rapat BAKN DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Menurut Senator asal Kalimantan Timur tersebut, pengalaman lepasnya Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran penting bahwa kehadiran negara tidak hanya diukur dari aspek pertahanan militer, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan kepulauan.
“Kalau kita lihat pengalaman pahit dulu terkait Sipadan dan Ligitan, karena mereka merasa sejahtera dikelola negara luar,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI R. Graal Taliawo menilai kawasan kepulauan dan pulau-pulau terluar harus dipandang sebagai satu kesatuan antara pembangunan dan pertahanan negara. Menurutnya, penguatan pertahanan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan alutsista, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
“Salah satu semangat dari RUU ini agar daerah-daerah di perbatasan bisa diberdayakan, bisa sejahtera, dan menjadi pertahanan hidup bagi negeri ini,” ujarnya.
Menurut Senator asal Maluku Utara tersebut, semangat tersebut diharapkan dapat diakomodasi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Daerah Kepulauan sehingga pembangunan wilayah perbatasan dan kepulauan mampu berjalan selaras dengan kepentingan pertahanan nasional.
Pandangan serupa juga disampaikan Senator dari Kepulauan Riau Ismeth Abdullah yang menyoroti pentingnya memperkuat kehadiran negara di pulau-pulau terluar. Menurutnya, pembangunan pertahanan harus berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar wilayah perbatasan tidak lagi menghadapi keterbatasan akses ketika terjadi ancaman maupun bencana.
Menanggapi pandangan tersebut, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal TNI Bagus Suryadi Tayo menyatakan RUU Daerah Kepulauan memiliki semangat yang sejalan dengan penguatan kepentingan nasional. Menurutnya, pembangunan wilayah kepulauan, khususnya pulau-pulau kecil terluar, perlu dilakukan untuk memperkuat kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan dan kepentingan pertahanan bukan tujuan yang saling bertentangan, tetapi bagian yang saling memperkuat,” ujarnya.
Bagus menambahkan, Kementerian Pertahanan memandang RUU Daerah Kepulauan dapat memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional melalui penguatan postur maritim, koordinasi lintas sektor, serta pembangunan wilayah kepulauan yang selaras dengan kepentingan pertahanan, pengelolaan sumber daya laut, dan kesejahteraan masyarakat. [ira.hel].
