Pemkab Bojonegoro, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diberikan setelah BPK menyelesaikan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disampaikan pemerintah daerah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Jumat (29/5/2026). Dalam agenda tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono hadir bersama Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar untuk menerima hasil pemeriksaan dari BPK.
Dengan capaian itu, Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 33 pemerintah daerah di Jawa Timur yang memperoleh opini WTP tahun ini. Opini tersebut merupakan penilaian auditor negara atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai penghargaan ataupun tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah. Menurut dia, opini tersebut merupakan konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
“Opini WTP merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang objektif dan berlapis. Setiap hasil audit melalui tahapan telaah dan cross review untuk memastikan kualitas serta independensi pemeriksaan tetap terjaga,” ujarnya.
Meski demikian, BPK mengingatkan bahwa opini WTP tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa pengelolaan keuangan daerah terbebas dari potensi penyimpangan maupun tindak pidana korupsi. Opini tersebut hanya menggambarkan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan bukti dan dokumen yang diperiksa auditor.
Karena itu, BPK mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Upaya tersebut dinilai penting agar tata kelola keuangan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menghasilkan pembangunan yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang. Raihan opini WTP diharapkan menjadi modal untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. [bas.kt]
