Oleh :
Bonnie Eko Bani
Alumnus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah
Setiaptahun, bulanAgustus selalu menghadirkan musim ingatan kebangsaan. Pada bulan inilah bangsa Indonesia kembali mengenang Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui upacara, pengibaran Bendera Merah Putih, serta beragam kegiatan yang merekatkan semangat kebangsaan. Semua itu penting sebagai ikhtiar merawat memori kolektif atas perjuangan para pendiri republik. Namun, peringatan kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada seremoni. Agustus juga seharusnya menjadi ruang refleksi untuk menilai sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat.
Refleksitersebutbukanuntuk mengurangi makna peringatan kemerdekaan. Sebaliknya, refleksi itu mengembalikan kita pada hakikat kemerdekaan sebagaimana dipahami para pendiri republik. Bung Karno berulang kali mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Penghormatan itu tidak cukup diwujudkan melalui upacara dan pidato, tetapi harus diteruskan dengan melanjutkan cita-cita yang mereka perjuangkan.
Gagasantersebutdipertegas Mohammad Hatta (1945) melalui konsep jembatan emas. Bagi Hatta, Proklamasi Kemerdekaan bukanlah garis akhir perjuangan, tetapi awal perjalanan bangsa membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Karena itu, keberhasilan kemerdekaan tidak hanya diukur dari tegaknya kedaulatan negara, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dankesempatan yang setarabagiseluruhrakyat.Jikademikian, bagaimanakemerdekaan diukur? Apakah cukup melalui simbol-simbol kebangsaan yang diperingati setiap Agustus, atau justru melalui pengalamannyatawarganegaradalamkehidupansehari-hari?
Ukuran Kemerdekaan
Benedict Anderson dalamImagined Communities (1983) menjelaskan bahwa bangsa dipersatukan oleh sejarah, simbol, dan pengalaman kolektif yang membentuk kesadaran sebagai satu komunitas politik. Karena itu, bendera, lagu kebangsaan, dan upacara kenegaraan merupakanperekatidentitasnasional yang tidaktergantikan.Namun, simbolkebangsaanbarumemperoleh makna ketika diikuti kehadiran negara yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas, kesempatan kerja yang semakin luas, pendidikan yang mudah diakses, layanan kesehatan yang memadai, penegakan hukum yang adil, serta perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan wujud nyata kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
Pengalamantersebuttercermindalam berbagai indikator pembangunan. Statistik memang tidak mampu menggambarkan seluruh wajah kemerdekaan, tetapi memberikan gambaran mengenai sejauh mana negara menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Maret 2026 tingkat kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,68 persen. Capaian itu layak diapresiasi sebagai hasil pembangunan.
Namun, pembangunan tidak hanya berbicara tentang angka. Di balik statistik tersebut masih ada jutaan warga yang berjuang memperoleh pekerjaan yang layak, membiayai pendidikan anak, dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Karena itu, kemerdekaan perlu dipahami sebagai proses yang terus diperjuangkan, bukan tujuan yang telah selesai dicapai.
Dalamperspektifitulahsetiap Agustus layak dimaknai sebagai momentum evaluasi kebangsaan. Seremoni diperlukan untuk merawat memori kolektif, tetapi kebijakan publik menentukan apakah nilai-nilai kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam negara demokrasi, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab bukanlah ancaman terhadap negara, tetapi bagian dari ikhtiar menjaga agar arahpembangunantetapsetiapadacita-citakemerdekaan.
Amanat Bersama
Pembukaan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ukuran yang jelas mengenai tujuan kemerdekaan, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat konstitusi tersebut sekaligus menjadi ukuran bagaimana kekuasaan negara dijalankan.
Pandanganitusejalandengan pemikiran Franz Magnis-Suseno dalam Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (1987). Menurutnya, legitimasi negara tidak bertumpu pada besarnya kekuasaan, tetapi pada kesungguhannya mengabdi kepada kepentingan umum dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, etika penyelenggaraan negara diukur dari kemampuannya menghadirkan kebaikan bersama.
Karena itu, pemerintah memikul tanggung jawab menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan hukum ditegakkan secara adil. Jabatan publik bukan sekadar kehormatan, tetapi amanat konstitusi yang harus dipertanggungjawabkan.
Akan tetapi, amanat kemerdekaan tidak mungkin diwujudkan oleh negara seorang diri. Keberhasilan pembangunan juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat sebagai sesama pemilik republik. Gotong royong tidak boleh berhenti sebagai tradisi memeriahkan Agustus, tetapi harus menjelma menjadi kepedulian terhadap sesama, penghormatan kepada hukum, kesediaan menjaga persatuan dalam keberagaman, serta keberanian mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis dan bertanggung jawab.
Dalam konteks itulah pandangan Nurcholish Madjid (1995) tetap relevan. Patriotisme tidak berhenti pada romantisme sejarah ataupun kebanggaan terhadap simbol-simbol negara. Cinta kepada Indonesia diwujudkan melalui kejujuran, integritas, penghormatan terhadap hukum, dan keberpihakan kepada keadilan.
Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, Indonesia telah mencatat banyak kemajuan. Namun, setiap capaian seharusnya menjadi alasan untuk bekerja lebih baik, bukan untuk merasa selesai. Selama keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan penghormatan terhadap martabat manusia belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat, selama itu pula amanat kemerdekaan belum selesai ditunaikan. Agustus pada akhirnya bukan sekadar musim perayaan, tetapi momentum untuk memperbarui ikhtiar kebangsaan agar janji yang diikrarkan pada 17 Agustus 1945 terus hidup dalam kebijakan negara, partisipasi warga, dan kehidupan sehari-hari.
———– *** ————
