Pemprov Jatim, Bhirawa – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan bahwa menurunkan ketimpangan inflasi antarwilayah memerlukan solusi struktural, bukan sekadar menjaga stabilitas harga. Menurutnya, penguatan kapasitas produksi, efisiensi energi, distribusi lancar, dan konektivitas antardaerah menjadi kunci membangun struktur ekonomi yang lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Emil saat menjadi keynote speaker pada seminar bertajuk “Ketimpangan Inflasi Antar Daerah: Tantangan Struktural dan Solusi Kebijakan Nasional” yang digelar di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Rabu (26/8/2026).
Seminar ini merupakan bagian dari INDEF School of Political Economy (ISPE) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, yang menghadirkan pemda, akademisi, pelaku usaha, jurnalis, masyarakat sipil, dan mahasiswa untuk membahas akar masalah inflasi antardaerah dan merumuskan rekomendasi kebijakan berkeadilan.
Emil menjelaskan bahwa inflasi antardaerah lebih dari sekadar perubahan harga konsumen. Ketika kapasitas produksi tak merata, biaya energi dan logistik tinggi, serta konektivitas belum optimal, tekanan harga mudah muncul dan berdampak berbeda di setiap wilayah.
“Kalau kita bicara ketimpangan inflasi, kita tidak bisa hanya melihat harga di hilir. Kita juga harus melihat bagaimana produksi dibangun, bagaimana energi tersedia secara efisien, dan bagaimana konektivitas antarwilayah diperkuat,” ujarnya.
Sebagai upaya pemantauan, Emil menyebut sistem informasi harga bahan pokok Jawa Timur yang memuat hasil survei dari pasar rujukan. Dari data itu terlihat disparitas harga antardaerah yang mencerminkan tingginya biaya logistik. Karena itu, penguatan sektor industri dianggapnya penting untuk membangun ketahanan ekonomi daerah, mengingat industri pengolahan adalah penopang utama ekonomi Jawa Timur.
“Maka kita ingin swasembada tapi kadang-kadang ongkos logistik di dalam negeri lebih mahal daripada kirim luar negeri karena konektivitasnya belum optimal,” ungkap Emil.
Ia mengingatkan kembali tujuan tol laut era pemerintahan Presiden Jokowi yang bertujuan meminimalisir biaya transportasi domestik, meningkatkan perdagangan dalam negeri, dan menurunkan inefisiensi logistik. “Relatif berjalan tapi tentu tantangannya juga banyak,” tambahnya.
Emil menegaskan posisi strategis Jawa Timur sebagai center of gravity sekaligus Gerbang Baru Nusantara, didukung infrastruktur besar: tujuh bandara komersial, 37 pelabuhan besar, dan 50 pelabuhan rakyat. Pelabuhan Tanjung Perak mencatat layanan pada 21 dari 39 rute Tol Laut, sehingga hampir 80 persen pasokan logistik Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur.
“Jawa Timur ini jadi sangat berkomitmen menjadi Gerbang Baru Nusantara, ini strategi ekonomi kita,” katanya. Ia menekankan pentingnya pembaruan infrastruktur dan konektivitas agar tidak kehilangan daya saing.
Selain konektivitas, Emil menyoroti peluang Jawa Timur menjadi pusat pertumbuhan industri hijau. Infrastruktur dan ekosistem industri yang ada bisa menjadi fondasi memperkuat rantai pasok sekaligus mengurangi kesenjangan antardaerah. Transformasi ke industri hijau menurutnya bukan penghambat pertumbuhan, melainkan cara membangun pertumbuhan yang lebih efisien, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Transformasi industri hijau bukan berarti memperlambat pertumbuhan. Justru kita ingin membangun pertumbuhan yang lebih efisien, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Emil mencontohkan transisi energi sebagai bagian penting transformasi tersebut: penggunaan energi bersih dan efisien dapat menekan biaya industri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Ia menambahkan bahwa tantangan utama adalah penyimpanan energi (energy storage), karena energi tetap menjadi elemen dominan dalam visi industri hijau Jawa Timur.
Menariknya, momentum investasi di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Realisasi investasi pada Triwulan II 2026 mencapai Rp40,1 triliun, tumbuh 23 persen secara quarter-to-quarter. Emil menegaskan bahwa arus investasi harus diarahkan ke sektor produktif, teknologi bersih, energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan industri nilai tambah, agar memperkuat struktur industri, produktivitas, dan penciptaan nilai tambah di Jawa Timur.
“Yang penting bukan hanya berapa besar investasi yang masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut memperkuat struktur industri kita, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah di Jawa Timur,” katanya.
Di penutup pidatonya, Emil berharap ISPE menjadi platform kolaborasi efektif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Harapan saya, ISPE bisa menjadi platform untuk menggaungkan rekomendasi kebijakan di tengah dinamika kebijakan fiskal saat ini. Kita ingin stabilitas harga berjalan bersama dengan pemerataan kesejahteraan antarwilayah,” pungkasnya. [aya.kt]
