Surabaya, Bhirawa – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur bersama Pengurus Besar (PB) PGRI mengkampanyekan Go Public Fund Education untuk mendorong pemenuhan akses pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat.
Kampanye tersebut diikuti perwakilan PGRI dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur setelah Seminar Publik PGRI Jatim yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Senin (24/8).
Sekjen PB PGRI Baskoro Aji mengatakan kampanye Go Public Fund Education merupakan bagian dari amanah UNESCO untuk mendorong sinergi dalam pembiayaan pendidikan. PGRI juga mendorong pengawalan terhadap anggaran pendidikan, tidak hanya dari sisi besaran, tetapi juga pemanfaatannya.
“Kalau di undang-undang kita mengamanahkan 20 persen minimal untuk biaya pendidikan di masing-masing jenjang, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kita harus kawal betul. Bukan hanya angka 20 persennya, tapi juga pemanfaatannya supaya tidak melupakan kepentingan-kepentingan pokok pendidikan,” ujarnya.
Menurut Baskoro, kampanye tersebut dilakukan bersama PGRI di berbagai daerah agar organisasi guru memiliki pemahaman yang sama sekaligus dapat mengawal pemanfaatan anggaran pendidikan di masing-masing daerah.
Ia menegaskan, kampanye Go Public Fund Education tidak berkaitan langsung dengan penyusunan RUU Sisdiknas. Gerakan tersebut lebih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.
“Go Public Fund itu bukan berkaitan sama RUU Sisdiknas. Ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan dana pendidikan yang amanah undang-undangnya 20 persen tadi,” katanya.
Baskoro menyebut pemenuhan mandatory spending pendidikan di Jawa Timur rata-rata telah terpenuhi. Namun, menurut dia, yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah memastikan anggaran tersebut memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan. “Go Public Fund Education kita berharap jumlah kuantitasnya maupun kualitas pemanfaatan dana untuk pendidikan itu betul-betul maksimal, optimal,” ujarnya.
Soroti Kekurangan dan Distribusi Guru
Dalam kesempatan tersebut, Baskoro juga menyoroti persoalan kekurangan dan distribusi guru yang masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah. Berdasarkan data yang dihimpun PGRI, kekurangan guru di Indonesia masih mencapai ratusan ribu orang.
Selain kekurangan guru, persoalan lain adalah distribusi yang belum merata. Di sejumlah daerah terdapat sekolah dengan jumlah guru berlebih, sementara daerah lainnya justru mengalami kekurangan tenaga pendidik.
“Yang padat, guru kemudian tidak bisa mendapatkan jam yang cukup, sementara yang jauh itu tidak bisa mengelola pendidikan dengan baik karena kekurangan guru. Nah, ini yang juga jadi PR bagi PGRI bagaimana pemerataan itu,” katanya.
Menurutnya, penataan distribusi guru idealnya mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tempat mengajar. Guru yang mengajar di lokasi lebih dekat dengan tempat tinggal dinilai lebih efisien dan dapat berkonsentrasi dalam menjalankan tugasnya.
“Yang paling ideal itu guru mengajar di lokasi terdekat dari rumahnya. Itu ideal. Karena itu akan menjadi efisien bagi guru, jarak tempuhnya dekat, bisa konsentrasi mengajar,” ujarnya.
Selain persoalan distribusi, Baskoro menyoroti beban administrasi yang dinilai masih menyita waktu guru. Ia menyebut banyak guru mengeluhkan waktu untuk mengerjakan administrasi yang seharusnya dapat digunakan untuk mempersiapkan pembelajaran.
“Bahkan banyak yang mengeluh hampir separuh dari waktunya habis untuk mengerjakan administrasi. Malam hari yang mestinya dipakai untuk mempersiapkan pembelajaran besok, itu dipakai untuk melaksanakan administrasi,” katanya.
PGRI, lanjut Baskoro, juga menerima keluhan terkait implementasi Permendikbudristek Nomor 7 yang mengatur persyaratan kepala sekolah, termasuk batas waktu dan golongan kepangkatan. Menurutnya, ketentuan tersebut dapat menjadi kendala ketika daerah tidak mampu memenuhi persyaratan sehingga posisi kepala sekolah menjadi kosong.
Karena itu, PGRI mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan guru secara lebih komprehensif. Momentum penyusunan RUU Sisdiknas juga diharapkan menjadi ruang untuk menata persoalan pendidikan dan guru secara menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan Jawa Timur menjadi salah satu dari lima provinsi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Go Public Campaign Education bersama PB PGRI.
Menurut Aries, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi, profesionalitas, serta kesejahteraan guru. Ia menilai kualitas guru menjadi salah satu fondasi utama dalam peningkatan mutu pendidikan.
“Guru adalah salah satu bagian dari pondasi barometer peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Tanpa guru yang punya kompetensi dan profesionalitas, tentu kita tidak akan menghasilkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas,” ujarnya.
Aries mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memetakan kebutuhan guru sekaligus menggali berbagai inovasi pendidikan yang telah dikembangkan di Jawa Timur.
Ia menyebut sejumlah program yang telah dikembangkan di Jatim, antara lain EGIS, Program Terapan Ekonomi Guru (Protek), SIKAP, dan Double Track. Berbagai program tersebut dinilai menjadi wadah untuk mengembangkan kompetensi guru dan mengoptimalkan potensi peserta didik.
“Kita punya program EGIS, kita juga punya program peningkatan kesejahteraan guru yang namanya PROTEK. Bagaimana juga kita mengembangkan program-program lainnya yang diinisiasi oleh guru-guru kita yang diterapkan di lingkungan sekolah,” katanya.
Aries berharap hasil kegiatan di Jawa Timur dapat menjadi bagian dari gerakan bersama yang dilakukan lima provinsi dan selanjutnya dibawa ke tingkat nasional. Hasil kampanye tersebut rencananya akan dipusatkan dalam kegiatan lanjutan di Jakarta diantara bulan September atau November mendatang. [ina.wwn]
