Surabaya, Bhirawa – Laut merupakan salah satu ruang penting bagi kehidupan Indonesia dan Malaysia. Bukan hanya sebagai sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir, laut juga menjadi jalur perdagangan, ruang aktivitas ekonomi, serta bagian penting dari keberlanjutan lingkungan kedua negara. Namun, di balik besarnya potensi tersebut, laut menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Salah satunya adalah pencemaran mikroplastik.
Mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran kurang dari 5 milimeter. Ukurannya yang sangat kecil membuat partikel ini mudah tersebar melalui sungai dan perairan laut, mengendap di sedimen, hingga terakumulasi dalam organisme laut. Kondisi tersebut membuat mikroplastik tidak lagi sekadar menjadi persoalan sampah, tetapi telah berkembang menjadi persoalan lingkungan maritim yang perlu ditangani secara serius.
Bagi Indonesia dan Malaysia, persoalan mikroplastik menjadi semakin penting karena kedua negara memiliki hubungan ekologis, ekonomi, dan sosial melalui kawasan perairan seperti Selat Malaka, Laut Natuna, Laut Sulawesi, serta berbagai kawasan pesisir. Keterhubungan tersebut membuat persoalan pencemaran laut tidak selalu dapat dipisahkan berdasarkan batas administratif negara. Karena itu, menjaga laut tidak cukup dilakukan secara sendiri-sendiri.
Mikroplastik Bukan Sekadar Sampah Laut
Pencemaran mikroplastik memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Dalam proposal penelitian kolaboratif Indonesia-Malaysia, mikroplastik dipandang sebagai ancaman terhadap kualitas ekosistem pesisir, keberlanjutan sumber daya perikanan, kesehatan masyarakat, hingga daya saing ekonomi maritim. Persoalan ini juga dipengaruhi oleh tingginya aktivitas pesisir, konsumsi plastik, pengelolaan limbah yang belum optimal, serta koordinasi lintas sektor dan lintas negara yang masih perlu diperkuat.
Artinya, penyelesaian masalah tidak cukup hanya melalui kegiatan membersihkan pantai atau mengurangi sampah yang sudah masuk ke laut. Pencegahan perlu dilakukan sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah, perilaku masyarakat, tanggung jawab industri, kebijakan pemerintah, sistem pemantauan, hingga kerja sama lintas negara harus berjalan sebagai satu kesatuan. Di sinilah persoalan mikroplastik berubah dari sekadar masalah lingkungan menjadi persoalan tata kelola.
Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah memiliki berbagai kebijakan terkait sampah laut dan keberlanjutan plastik. Namun, tantangan masih muncul dalam bentuk fragmentasi kebijakan, lemahnya integrasi data, keterbatasan pemantauan lintas batas, serta koordinasi antara pemerintah, industri, akademisi, masyarakat pesisir, dan organisasi lingkungan yang belum optimal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya mengenai ada atau tidaknya kebijakan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat saling terhubung. Bagaimana pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi? Bagaimana data pencemaran dapat dibagikan? Bagaimana masyarakat pesisir ikut terlibat? Bagaimana industri bertanggung jawab terhadap penggunaan plastik? Dan bagaimana Indonesia serta Malaysia dapat bekerja bersama ketika pencemaran laut bergerak melampaui batas wilayah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar penting dalam membangun tata kelola lingkungan maritim yang lebih terintegrasi.
IMEG sebagai Kerangka Kolaborasi
Salah satu pendekatan yang dikembangkan melalui penelitian kolaborasi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya dan Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Marine Engineering Technology (UniKL MIMET) Malaysia adalah Integrated Maritime Environmental Governance (IMEG). Penelitian tersebut mengangkat tema Enhancing Blue Economy Sustainability through Integrated Maritime Governance for Microplastics Reduction in Indonesia and Malaysia. IMEG diarahkan sebagai model tata kelola yang menghubungkan berbagai aspek pengendalian mikroplastik dalam satu kerangka yang lebih terpadu.
Pendekatan ini mencakup integrasi kebijakan, kelembagaan, data dan pemantauan, partisipasi masyarakat, tanggung jawab industri, inovasi teknologi, serta kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia. Dengan pendekatan tersebut, masalah mikroplastik tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis lingkungan. Mikroplastik juga menjadi persoalan tentang siapa yang bertanggung jawab, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana data digunakan, bagaimana masyarakat dilibatkan, serta bagaimana berbagai lembaga dapat bekerja menuju tujuan yang sama.
Kolaborasi Tidak Cukup Hanya Antar-Pemerintah
Pengelolaan lingkungan laut sering kali identik dengan kebijakan pemerintah. Padahal, persoalan mikroplastik melibatkan jauh lebih banyak pihak. Masyarakat pesisir merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan perubahan kondisi laut. Nelayan bergantung pada kesehatan ekosistem untuk mempertahankan mata pencahariannya. Industri memiliki peran dalam produksi, penggunaan, dan pengelolaan material plastik. Akademisi berperan dalam menghasilkan data dan kajian ilmiah. Sementara itu, pemerintah memiliki peran dalam regulasi, koordinasi, dan pengawasan. Karena itu, kolaborasi perlu dibangun tidak hanya secara horizontal antara Indonesia dan Malaysia, tetapi juga secara vertikal antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Semakin kompleks masalahnya, semakin sulit pula persoalan tersebut diselesaikan oleh satu institusi.
Kolaborasi yang kuat juga membutuhkan data yang kuat. Karena itu, penelitian mengenai pengembangan IMEG menggunakan pendekatan mixed-methods dengan menggabungkan studi literatur, analisis kebijakan, survei pemangku kepentingan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah atau FGD, serta validasi pakar. Pendekatan tersebut memungkinkan persoalan mikroplastik dilihat tidak hanya dari dokumen kebijakan, tetapi juga dari pengalaman dan pandangan pihak-pihak yang terlibat langsung. Data kemudian digunakan untuk melihat berbagai hambatan tata kelola, peluang kolaborasi, prioritas strategi, serta efektivitas faktor pendukung pengurangan mikroplastik. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar didasarkan pada kondisi yang ditemukan di lapangan.
Menjaga Laut Berarti Menjaga Ekonomi Biru
Persoalan mikroplastik juga memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi biru. Ekonomi biru tidak hanya berbicara mengenai bagaimana laut dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Lebih dari itu, ekonomi biru menuntut keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan keberlanjutan ekosistemnya. Perikanan, pariwisata pesisir, industri kelautan, transportasi maritim, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya membutuhkan lingkungan laut yang sehat. Jika pencemaran terus meningkat, potensi ekonomi tersebut juga ikut menghadapi risiko. Karena itu, pengurangan mikroplastik dapat menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi biru.
Laut yang produktif secara ekonomi membutuhkan laut yang tetap sehat secara ekologis. Dari Penelitian Menuju Rekomendasi Kebijakan. Pengembangan IMEG dirancang melalui beberapa tahapan. Proses dimulai melalui desk study dan pemetaan literatur, regulasi, aktor, sumber risiko mikroplastik, serta wilayah prioritas.
Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan FGD di Indonesia dan Malaysia. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengembangkan model Integrated Maritime Environmental Governance. Model yang terbentuk akan divalidasi melalui pakar dan pemangku kepentingan sebelum diarahkan menjadi rekomendasi kebijakan, sistem monitoring, serta materi edukasi masyarakat pesisir. Hasil penelitian selanjutnya direncanakan untuk didiseminasikan melalui publikasi, seminar, penguatan jejaring riset, dan kemungkinan penerapan model pada kawasan maritim lainnya.
Dengan demikian, penelitian diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen akademik. Hasil yang ditargetkan juga mencakup model IMEG, rekomendasi kebijakan bilateral, modul edukasi, publikasi ilmiah, kegiatan diseminasi, serta penguatan jejaring kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, komunitas pesisir, dan mitra internasional.
Menjaga Biru Bersama
Ancaman mikroplastik menunjukkan bahwa laut memiliki persoalan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui batas-batas administratif. Apa yang masuk ke sungai dapat berakhir di laut. Apa yang terjadi di satu kawasan perairan dapat memberikan dampak pada wilayah lainnya. Karena itu, menjaga laut juga berarti membangun kemampuan untuk bekerja bersama.
Indonesia dan Malaysia memiliki peluang untuk memperkuat kolaborasi tidak hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui pertukaran data, penelitian bersama, keterlibatan masyarakat, penguatan tanggung jawab industri, hingga pengembangan teknologi pengendalian pencemaran. Kolaborasi tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan masing-masing negara. Sebaliknya, kerja sama dapat menjadi cara untuk menghadapi persoalan yang memang memiliki sifat lintas batas.
Pada akhirnya, perang melawan mikroplastik bukan hanya tentang mengurangi jumlah sampah di laut. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana membangun sistem yang mampu mencegah pencemaran sebelum terjadi, menghubungkan para pemangku kepentingan, serta memastikan laut tetap dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Menjaga biru bersama berarti menjaga ekosistem, menjaga sumber penghidupan masyarakat pesisir, sekaligus menjaga masa depan ekonomi maritim Indonesia dan Malaysia. Karena laut yang sehat bukan hanya warisan yang harus dijaga. Laut adalah fondasi kehidupan yang harus dikelola bersama.
Keberhasilan proyek riset berskala besar ini digerakkan oleh para ahli terkemuka dari kedua negara. Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S. dari Untag Surabaya selaku Ketua Tim Indonesia, didampingi oleh anggota tim yang terdiri dari pakar senior yakni Prof. Dr. Teguh Prio Sadono, M.Si., Assoc. Prof. Dr. Rachmawati Novaria, MM, CIQaR, dan Drs. Jupriono, M.Si. Proyek ini juga melibatkan kontribusi aktif dari talenta muda akademis melalui tim mahasiswa Untag Surabaya, yaitu Zalifa Putri Herdiana, Glorry Aletta Akemi Sumarsono, dan Aprilia Putri Nabila.
Sementara itu, delegasi Malaysia dipimpin oleh Dr. Nik Norfara Idayu binti Mohd Zain dari UniKL MIMET Malaysia selaku Ketua Tim Malaysia. Dalam pelaksanaannya di lapangan, tim peneliti Malaysia juga diperkuat oleh keterlibatan anggota mahasiswa dari kampus setempat, yaitu Haris Bin Azlan. Sinergi struktural yang kuat antara akademisi senior dan mahasiswa dari kedua universitas ini diharapkan mampu melahirkan luaran riset yang solid dan implementatif bagi kawasan maritim bilateral. [why]