Kota Probolinggo, Bhirawa – Luas kawasan mangrove di Kota Probolinggo bertambah dari 80 hektare pada 2015 menjadi 130 hektare pada 2025. Pengembangan kawasan pesisir tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang turut dipaparkan dalam forum Conference of the Parties (COP17) Konvensi Keanekaragaman Hayati di Yerevan, Armenia.
Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyampaikan upaya rehabilitasi mangrove tersebut saat menjadi narasumber dalam sesi Planetary Stewardship in Action: Local Solutions for the Rio Conventions through Transformative Leadership, Kamis (22/10). Forum itu membahas peran pemerintah daerah dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan penanganan perubahan iklim.
“Sangat membanggakan karena Kota Probolinggo sudah mewakili Indonesia dalam forum ini. Alhamdulillah Kota Probolinggo menjadi bagian dari acara PBB untuk negara-negara di dunia, tempat berkumpulnya para ahli dari seluruh negara,” ujar Aminuddin saat di konfirmasi di Probolinggo, Senin (26/10).
Dalam paparannya, Aminuddin menyebut dampak perubahan iklim di Kota Probolinggo dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun berada pada angka 0,4. Namun, indikator dan satuan pengukuran angka tersebut belum dijelaskan dalam materi yang disampaikan.
Ia mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah kota adalah memperluas kawasan mangrove sekaligus mengupayakan keterhubungan hutan mangrove di sepanjang pesisir.
“Saya memberikan materi tentang bagaimana Kota Probolinggo menutupi hampir 80 persen daerah pantainya dengan hutan mangrove. Mari terus kita tingkatkan garis pantai sehingga 7-8 km hutan mangrove di Kota Probolinggo dapat tersambung,” lanjut Aminuddin.
Selain rehabilitasi mangrove, pemerintah kota menjalankan sejumlah program lingkungan yang melibatkan masyarakat. Di antaranya penanaman 1.000 bibit mangrove dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan kegiatan restorasi kawasan pesisir.
Upaya perlindungan lingkungan juga dipadukan dengan pengembangan ekonomi masyarakat melalui wisata berbasis ekologi. Pemerintah kota mengembangkan konsep eco-camping serta jalur wisata mangrove sepanjang lima kilometer. Pengembangan tersebut dipadukan dengan kegiatan wisata budaya, antara lain Bakau to Bakau, Petik Laut, dan Gir Sereng Festival.
“Sedangkan pilar ekonomi, kami berusaha mengembangkan tempat wisata ekologis dalam bentuk eco-camping, hingga jalur wisata mangrove sepanjang 5 km. Serta kami mengolaborasikan wisata budaya melalui Bakau to Bakau dan Petik Laut, Gir Sereng Festival,” tutur Aminuddin.
Pemkot Probolinggo juga mengembangkan kawasan sabuk hijau (green belt) di sejumlah wilayah pesisir. Kawasan yang menjadi sasaran pengembangan di bagian barat meliputi Ketapang, Pilang, dan Sukabumi, sedangkan di bagian timur mencakup Mangunharjo dan Mayangan.
Aminuddin mengatakan, arah pembangunan Kota Probolinggo hingga 2029 ditujukan untuk mewujudkan kota yang adaptif terhadap perubahan iklim, dengan fokus pada infrastruktur dan lingkungan.
“Blue print Kota Probolinggo untuk kemajuan perkotaan pesisir. Yakni, komitmen ekologis dalam pembangunan daerah secara mendasar mengubah masa depan suatu kota. Dengan memperlakukan keanekaragaman hayati sebagai infrastruktur perkotaan yang krusial,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan lingkungan di daerah perlu mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati ke dalam pembangunan perkotaan, terutama untuk menghadapi tekanan perubahan iklim dan perluasan wilayah kota.
Forum COP17 Konvensi Keanekaragaman Hayati tersebut diselenggarakan oleh ICLEI (Local Governments for Sustainability) bersama CBC (Cities Biodiversity Center), dengan melibatkan sejumlah mitra nasional dan internasional. Pembahasan mencakup integrasi keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan berbagai sektor, antara lain kesehatan, pertanian, pariwisata, dan ketahanan iklim. [fir.gat]
