Aminuddin
Skema kerja sama dengan badan usaha yang masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program transisi energi di daerah.
Persoalan tersebut disampaikan Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin dalam Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi tentang Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten, Selasa (15/9).
Dalam forum yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto tersebut, Aminuddin menyampaikan sejumlah program yang dijalankan Pemkot Probolinggo terkait pengelolaan lingkungan dan pengembangan energi terbarukan.
Ia mengatakan, pengelolaan sampah menjadi salah satu sektor yang diarahkan untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Pemkot Probolinggo, menurutnya, telah mengolah sampah untuk dikembangkan menjadi energi melalui konsep waste to energy.
“Kita punya tagline adalah kota yang bersolek. Artinya, kita harapkan menjadi kota yang bersih. Dengan program-program pengendalian dampak lingkungan yaitu sampah sudah kita olah sedemikian rupa sehingga menjadi energi terbarukan, waste to energy,” kata Aminuddin.
Pengembangan sektor energi tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo 2025-2029. Salah satu arah kebijakannya adalah mempercepat pemerataan, penyediaan, serta peningkatan akses terhadap infrastruktur energi yang ramah lingkungan.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi persoalan, terutama berkaitan dengan pola kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha.
Aminuddin berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan kebijakan yang memungkinkan pemerintah daerah mempercepat program pengurangan emisi gas rumah kaca.
“Mudah-mudahan ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat untuk mendukung pengurangan gas emisi rumah kaca sehingga terjadi akselerasi dan tujuan program tersebut bisa segera kita realisasikan,” ujarnya. [fir.gat]
