Pemprov, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memberikan respons terhadap pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dengan mengadopsi strategi transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT).
Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi provinsi dan mengurangi ketergantungan pada dolar dalam perdagangan internasional.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur, Dr. Iwan, S.Hut., M.M., yang diwakili oleh Lucky, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Jatim mengatakan, jika saat ini pihaknya telah memberlakukan Local Currency Transaction (LCT).
Local Currency Transaction (LCT) adalah mekanisme penyelesaian transaksi bilateral antar pelaku usaha atau individu dari negara berbeda menggunakan mata uang lokal masing-masing negara.
Dengan sistem ini, transaksi ekspor-impor tidak selalu harus dirumuskan atau diselesaikan dalam dolar AS, melainkan bisa memakai mata uang nasional kedua belah pihak.
“Artinya saat kita ekspor maupun impor kita bisa menggunakan mata uang masing-masing. Ketika misalnya saya ekspor ke China, ya saya menerima Rupiah, namun ketika saya beli dari sana, ya saya beli menggunakan Mata Uang Yuan,” cetus Lucky saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (18/6).
Penerapan LCT memberi sejumlah manfaat potensial bagi pelaku usaha dan perekonomian daerah. Pertama, LCT dapat menurunkan risiko nilai tukar yang ditanggung eksportir dan importir akibat fluktuasi dolar.
Ketika kontrak dan pembayaran menggunakan mata uang lokal, eksposur terhadap depresiasi atau apresiasi dolar terhadap Rupiah berkurang.
Kedua, LCT membantu menurunkan biaya transaksi valas seperti spread dan biaya konversi, sehingga biaya perdagangan menjadi lebih efisien.
Ketiga, penggunaan mata uang lokal berpotensi meningkatkan permintaan Rupiah di pasar internasional, yang dalam jangka panjang dapat turut menopang nilai tukar Rupiah.
Namun Lucky juga menyoroti bahwa adopsi LCT masih memiliki keterbatasan karena belum banyak negara bersedia menerapkannya dengan Indonesia. Adapun negara-negara yang melakukan perdagangan dengan sistem LCT ini diantaranya adalah China, Malaysia, Korea Selatan dan Jepang.
“Dengan sistem perdagangan semacam ini, kita berharap, kedepan perekonomian kita makin bagus dan Mata Uang Rupiah kita juga makin menguat,” cetus Lucky.
Meski demikian, transisi menuju perdagangan berbasis mata uang lokal tidak otomatis dan memerlukan beberapa persiapan. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu menguatkan infrastruktur keuangan dan mekanisme pembayaran lintas negara, termasuk kerja sama perbankan yang mampu memfasilitasi settlement dalam mata uang lokal, serta penyesuaian kontrak perdagangan dan manajemen risiko di tingkat perusahaan.
Selain itu, diperlukan diplomasi ekonomi untuk memperluas kerja sama LCT dengan lebih banyak mitra dagang, sehingga opsi pembayaran non-dolar menjadi lebih luas dan praktis bagi dunia ekspor dan impor.
Untuk pelaku UKM yang melakukan ekspor, penerapan LCT juga memerlukan pendampingan agar memahami implikasi pajak, pencatatan akuntansi, serta aspek likuiditas jika permintaan terhadap mata uang lokal tujuan belum likuid.
Langkah Disperindag Jatim ini sejalan dengan upaya nasional untuk mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan dan memperkuat peran mata uang regional. Jika dijalankan dengan dukungan perbankan, regulasi yang memadai, dan kesepakatan bilateral yang kuat, LCT berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk menahan tekanan pada Rupiah sekaligus mendorong diversifikasi mitra pembayaran internasional. [aya.gat]
