Pemprov Jatim, Bhirawa. – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah menandatangani peraturan dalam memperluas program pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi buruh dan pengemudi ojek online mulai 1-31 Agustus 2026.
Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, Kresna Bimasakti menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah yang telah memberikan pembebasan wajib pajak untuk tahun 2026 ini.
“Hal yang harus diapresiasi adalah terkait segmentasinya, yaitu untuk roda dua, desil dan roda tiga. Program tersebut juga menyasar pengemudi ojek online dan buruh sebagai kelompok penerima insentif baru pada pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun ini,” terangnya, Minggu (2/8).
Kresna menambahkan pengemudi ojek online dapat memperoleh pembebasan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025 ke belakang dengan membayar penuh PKB tahun 2026.
Bagi buruh mendapatkan diskon PKB sebesar 20 persen untuk tunggakan tahun 2025 ke belakang dengan syarat menunjukkan Surat Keterangan Bekerja dan slip gaji.
“Minimal harus ada Surat Keterangan Bekerja dan slip gaji. Jadi syarat dan ketentuan berlaku, tidak bisa semua orang mendadak mengaku sebagai buruh,” jelasnya.
Selain itu, menurut Kresna masyarakat desil kurang mampu memperoleh pembebasan tunggakan PKB tahun 2025 ke belakang dengan batas maksimal nilai PKB Rp500 ribu.
Selain itu, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut aspirasi buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Bapenda memperkirakan sekitar 162 ribu wajib pajak berpotensi memanfaatkan program tersebut selama masa pelaksanaan pemutihan.
“Kita optimis program ini bisa dimanfaatkan masyarakat Jawa Timur mulai 1 Agustus sampai 31 Agustus,” tuturnya.
Kalau ingin lebih tajam lagi, saya bisa buat versi dengan angle “diskon 20 persen bagi buruh hasil aspirasi May Day” yang biasanya lebih menarik untuk desk ekonomi atau ketenagakerjaan. [riq.dre]
