Surabaya, Bhirawa
Partai Golkar merespons santai usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (Parpol) maksimal dua periode. Bagi Golkar, wacana tersebut bukan isu besar, bahkan dinilai sudah sejalan dengan praktik yang berjalan selama ini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak mempermasalahkan usulan tersebut. Ia menyebut, tanpa aturan formal pun, Golkar belum pernah memiliki ketua umum yang menjabat lebih dari dua periode.
“Golkar tidak ada masalah dengan usulan itu karena tanpa aturan tersebut belum ada Ketum Golkar yang menjabat lebih dari dua periode,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (23/4).
Namun Sarmuji justru menyoroti hal yang dianggap lebih krusial yakni kualitas demokrasi internal partai. Menurutnya, pembatasan masa jabatan tidak akan berarti jika mekanisme internal masih membuka ruang dominasi kekuasaan oleh segelintir elite.
“Tetapi, ada hal yang lebih penting lagi yaitu kualitas demokrasi internal agar kekuasaan tidak hanya terpusat di satu orang saja,” tegasnya.
Sebelumnya, usulan tersebut muncul dalam laporan tahunan Direktorat Monitoring KPK 2025. Dalam laporan itu, KPK tidak hanya menyoroti soal masa jabatan, tetapi juga mendorong pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola partai politik.
Total terdapat 16 rekomendasi yang ditujukan untuk memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Salah satu poin utama adalah pembatasan masa jabatan ketua umum guna menjamin regenerasi kepemimpinan.
“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan,” tulis KPK dalam laporannya, Kamis (23/4).
Tak berhenti di situ, KPK juga menekankan pentingnya perbaikan kurikulum pendidikan partai sebagai fondasi mencetak kader yang kompeten dan berintegritas. [geh.kt]
