Belakangan ini, gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa di berbagai daerah-mulai dari Jakarta, Malang, hingga Surabaya-menyuarakan penolakan dan tuntutan evaluasi terhadap program strategis nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sebagai bagian dari masyarakat, respons dan kritik tajam yang dilayangkan oleh kalangan akademisi ini hendaknya tidak dilihat sebagai bentuk anti-pembangunan, melainkan sebagai fungsi kontrol sosial yang sah dan konstruktif.
Program MBG dan Kopdes merupakan kebijakan yang berskala masif dan menyedot anggaran negara yang sangat besar. Mahasiswa berhak mempertanyakan efektivitas dan transparansi tata kelola anggaran tersebut. Kritik mengenai potensi kebocoran anggaran, salah sasaran, hingga dugaan penyimpangan dalam implementasi di lapangan harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan audit dan perbaikan sistem secara menyeluruh.
Pemberhentian sementara operasional program MBG di beberapa wilayah untuk perbaikan manajemen tata kelola adalah langkah awal yang tepat. Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, telah mengakui adanya indikasi pelanggaran seperti jual-beli titik Satuan Pelayanan Pendidikan dan Gizi (SPPG). Hal ini membuktikan bahwa kekhawatiran yang disuarakan oleh mahasiswa di jalanan memiliki dasar fakta yang kuat di lapangan.
Oleh karena itu, alih-alih bersikap defensif, pemerintah harus membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Pemerintah perlu membuktikan bahwa program ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi kerakyatan, serta mampu memotong rantai distribusi yang merugikan petani dan UMKM lokal.
Di sisi lain, mahasiswa juga diharapkan dapat terus mengawal evaluasi ini dengan menyertakan data yang akurat dan tawaran solusi yang konkret. Kritik yang disertai dengan kajian akademis mendalam akan jauh lebih berdampak ketimbang sekadar narasi penolakan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai proses pendewasaan demokrasi kita, di mana pemerintah dan kaum intelektual dapat bersinergi demi memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kesejahteraan bersama.
Achmad Maulana
Mahasiswa, tinggal di Semolowaru, Surabaya
