DPRD Surabaya, Bhirawa. – DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota Surabaya atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026, Senin (31/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri dan dihadiri 37 anggota dewan. Jumlah tersebut memenuhi kuorum sehingga rapat dapat dilanjutkan.
Dalam pembukaan rapat, Syaifuddin Zuhri mengatakan, agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna pada Jumat (28/8/2026).
“Pada rapat paripurna hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026, perwakilan fraksi-fraksi telah menyampaikan pemandangan fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun 2026. Selanjutnya, pada rapat ini Wali Kota akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi,” kata Syaifuddin.
Jawaban Wali Kota disampaikan Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto. Dari paparan tersebut, sejumlah isu strategis sebelumnya dipertanyakan fraksi mulai mendapat penjelasan, terutama menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah, pembiayaan alternatif, belanja infrastruktur, hingga penurunan target penerimaan Pajak – Bermotor (PKB).
Menanggapi Fraksi Partai Gerindra, Pemkot Surabaya menyatakan kenaikan target retribusi dalam APBD-P 2026 terutama berasal dari retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan yang disesuaikan dengan potensi pendapatan.
Sementara itu, penurunan target opsi PKB disebut merupakan konsekuensi penyesuaian terhadap ketetapan Gubernur. Pemkot menyatakan akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait persoalan tersebut.
Persoalan pembiayaan alternatif juga menjadi salah satu titik penting dalam jawaban Wali Kota. Pemkot menegaskan pembiayaan tersebut bukan semata-mata digunakan untuk menutup defisit, tetapi diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Nilainya disebut mencapai sekitar Rp1,4 triliun dan telah melalui kajian kelayakan serta analisis risiko.
“Pembiayaan alternatif tahun 2026 sebesar Rp1,4 triliun telah melalui kajian visibilitas yang komprehensif serta mempertimbangkan tingkat risiko yang terukur,” ujar Lilik.
Fraksi-fraksi juga menyoroti potensi turunnya transfer ke daerah. Pemkot mengakui diperlukan strategi jangka panjang untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
Dalam jawaban kepada Fraksi Golkar, disebutkan adanya tambahan kurang bayar transfer berdasarkan KMK Nomor 198 Tahun 2026 yang akan masuk melalui rekening kas umum daerah dan dicatat dalam tahapan perubahan APBD 2026.
Di sisi belanja, Pemkot menjelaskan penurunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi antara lain dipengaruhi pengurangan rencana pembiayaan alternatif. Beberapa proyek juga mengalami perubahan skema pendanaan.
Pembangunan flyover disebut akan ditangani Kementerian Pekerjaan Umum melalui APBN, sedangkan pembangunan jalan tembus akan dilakukan melalui skema penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) oleh pengembang.
Pemkot juga mengungkapkan alokasi belanja tidak terduga dalam APBD 2026 sebesar Rp62,155 miliar. Hingga saat ini, sebesar Rp52,921 miliar telah dimanfaatkan melalui mekanisme pergeseran anggaran pada belanja perangkat daerah sesuai ketentuan.
Sementara itu, kenaikan belanja barang dan jasa antara lain dipengaruhi kebutuhan layanan pengelolaan sampah serta penyesuaian operasional kendaraan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.
Lilik menegaskan pemerintah kota akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek fisik maupun program pemberdayaan masyarakat agar realisasinya maksimal dan tidak menumpuk pada akhir tahun. [dre.hel]