Gresik, Bhirawa — Persoalan transportasi laut rute Gresik–Bawean kembali menjadi perhatian serius. DPRD Kabupaten Gresik bersama berbagai pemangku kepentingan menggelar audiensi di Kantor DPRD, Kamis (6/8/2026), membahas kendala pelayaran yang berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga layanan kesehatan di Pulau Bawean.
Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam, didampingi Ketua Komisi III Sulisno Irbansyah, Wakil Ketua Komisi III Abdullah Hamdi, serta anggota Komisi III. Hadir pula perwakilan PT ASDP Indonesia Ferry, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Forum Komunikasi Pemuda Bawean Gresik, Ikatan Mahasiswa Bawean Surabaya (IMBAS), operator Bahari Express dan Giliyang, serta perwakilan masyarakat Bawean.
Keterbatasan armada, gangguan teknis, dan cuaca buruk yang memicu gelombang tinggi di Laut Jawa dinilai memperparah kondisi. Operasional kapal cepat maupun kapal ro-ro sering dihentikan demi keselamatan, sehingga penumpang kerap terlantar dan jadwal pelayaran menjadi tidak menentu.
Haikal Abror (IMBAS) menyampaikan bahwa terganggunya pelayaran tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga distribusi bahan pangan, bahan bakar, hingga pasokan oksigen medis ke RSUD Umar Mas’ud Bawean. Proses rujukan pasien pun terhambat, bahkan sebagian warga terpaksa menggunakan transportasi udara dengan biaya jauh lebih tinggi. “Kami berharap seluruh pemangku kepentingan membangun komitmen bersama untuk mencari solusi jangka panjang,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Lutfi Dhawam menyatakan pemerintah daerah bersama DPRD telah memiliki alokasi anggaran guna mendukung penyelesaian persoalan ini. Langkah konkret yang didorong antara lain:
– Menjajaki pengoperasian KMP Derajat rute Paciran–Bawean dan menjadikannya layanan reguler minimal tiga kali seminggu.
– Mengajukan surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar rute tersebut ditetapkan secara resmi.
– Meminta Dinas Perhubungan mempercepat penyediaan kapal yang lebih besar serta memberi kelonggaran pengangkutan barang khususnya oksigen medis bagi operator ASDP.
Ketua Komisi III Sulisno Irbansyah menambahkan pihaknya akan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, DPR RI, serta kementerian terkait guna mencari solusi permanen atas persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun ini.
Sementara itu, Kepala KSOP Tanjung Perak Capt. Herbert E.P. Marpaung menegaskan bahwa seluruh keputusan pemberangkatan kapal mengacu pada peraturan perundang-undangan, surat edaran kementerian, serta pemantauan cuaca dan gelombang setiap tiga jam. Kapal Express Bahari memiliki batas operasional gelombang maksimal 1,5 meter, sehingga keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama. KSOP pun menilai kebutuhan armada berukuran lebih besar menjadi salah satu solusi agar pelayaran dapat tetap berlangsung saat kondisi cuaca kurang bersahabat. [kim.kt]
