Bojonegoro, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebagai upaya memperkuat tata kelola sektor industri berbasis data, kemarin (23/4). Langkah ini dinilai penting untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang lebih terarah.
Melalui integrasi data industri dan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing industri lokal.
Data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro menunjukkan, hingga Maret 2026 baru 235 industri yang terdaftar dalam SIINas. Di sisi lain, masih terdapat sekitar 8.583 industri yang belum memiliki akun dalam sistem tersebut, dengan jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 800 ribu orang.
Kesenjangan data ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari 2.263 Industri Kecil dan Menengah (IKM) binaan yang tercatat pada 2025, baru 20 IKM yang telah terdaftar dalam SIINas. Kondisi tersebut dinilai menghambat penyusunan basis data industri yang komprehensif.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, menegaskan bahwa kepemilikan akun SIINas merupakan kewajiban bagi pelaku industri dan IKM yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). “Pelaku usaha wajib menyampaikan data industri secara berkala melalui SIINas. Data yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk mendukung kebijakan berbasis bukti,” ujarnya.[bas.ca]
