Jakarta, Bhirawa – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa penguatan pembiayaan berdampak (impact financing) menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut. Menurutnya, skema pembiayaan yang tepat perlu terus dikembangkan agar UMKM dapat tumbuh, berdaya saing, dan berkontribusi pada ekonomi yang lebih inklusif.
Paparan itu disampaikan Emil dalam Indonesia Impact Investment Summit (IIIS) 2026 yang diselenggarakan Indonesia Impact Alliance di Ballroom Hotel Pullman Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia menjadi salah satu pembicara utama dalam forum yang mempertemukan investor, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta pembuat kebijakan.
“Investasi berdampak bukan sekadar mencari profit, melainkan sarana menciptakan ruang bisnis yang adil dan berkelanjutan,” ujar Emil.
Kesenjangan Pembiayaan UMKM
Emil menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan UMKM di Jawa Timur masih besar karena sejumlah pelaku usaha belum terjamah kredit perbankan. Dari total 4,59 juta UMKM di Jatim, 99,7 persen merupakan usaha mikro.
Sementara itu, nilai kredit bank yang mengalir ke UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru mencapai 36,7 persen. Karena itu, ia menilai intervensi pembiayaan berbiaya murah sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan ekonomi usaha kecil.
Menariknya, tingkat UMKM berkinerja buruk atau non-performing di Jatim justru tergolong rendah. Emil menyebut angkanya hanya 1,97 persen, terendah di Pulau Jawa.
“Angka ini membuktikan kedisiplinan dan keandalan para pelaku usaha kecil di Jatim dalam memenuhi kewajiban kredit. Jika dibandingkan dengan nasional yaitu 2,24 persen dan rata-rata Pulau Jawa yaitu 2,51 persen,” jelas Emil.
Ekonomi Jatim Terus Bertumbuh
Kinerja pembiayaan tersebut berlangsung di tengah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tergolong solid. Pada Semester I-2026, ekonomi Jatim tumbuh 5,84 persen, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua secara nasional.
Kontribusi Jawa Timur terhadap perekonomian nasional mencapai 14,34 persen. Di sisi lain, penyaluran KUR di provinsi ini mencapai Rp69,8 triliun atau setara 15,7 persen dari total KUR nasional.
“Program ini berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh lebih dari 100.000 usaha mikro melalui kemudahan akses suku bunga rendah serta fleksibilitas persyaratan agunan,” lanjut Emil.
Strategi Dana Bergulir
Pemprov Jawa Timur turut mengembangkan kebijakan pembiayaan UMKM melalui Prokesra atau Program Kredit Sejahtera. Emil mengungkapkan bahwa Pemprov menggeser strategi dari subsidi suku bunga konvensional menjadi pengelolaan Dana Bergulir (Dagulir).
Langkah itu diambil di tengah tren kenaikan suku bunga acuan global dan tekanan inflasi. Menurut Emil, skema Dana Bergulir dari Kas Daerah memungkinkan Pemprov mempertahankan suku bunga pembiayaan yang rendah tanpa terpengaruh fluktuasi kebijakan bank sentral.
“Jika kita mengandalkan subsidi suku bunga saat suku bunga acuan naik dari 3 persen ke 10 persen, maka beban APBD akan membengkak secara signifikan. Melalui skema Dana Bergulir dari Kas Daerah, kita dapat mempertahankan tingkat suku bunga pembiayaan yang sangat rendah, yakni sekitar 2 persen, secara konstan tanpa terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga bank sentral,” ujarnya.
Zakat sebagai Pembiayaan Sosial
Selain perbankan dan APBD, Emil menyoroti potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sebagai instrumen pembiayaan sosial. Ia menyebut komitmen Pemprov Jatim terhadap pengelolaan ZIS telah mendapat penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Gubernur Pendukung Zakat Terbaik 2026.
“Zakat memiliki fleksibilitas yang luar biasa karena dana ini dihimpun atas dasar keikhlasan tanpa syarat komersial. Selama penggunaannya patuh pada ketentuan syariah,” ungkap Emil.
Pemprov Jatim kemudian mendorong penerapan skema pembiayaan campuran atau blended finance dengan memadukan dana zakat dan pembiayaan perbankan. Dalam skema tersebut, zakat berperan sebagai pembiayaan konsesional yang mampu menurunkan biaya dana sekaligus menanggung risiko awal bagi wirausaha pemula.
Ketika usaha mikro telah tumbuh dan stabil, pelaku usaha dapat secara bertahap beralih ke pembiayaan perbankan secara mandiri.
“Jika kita bergerak sendiri-sendiri, porsi pembiayaan mungkin hanya mendanai 10 hingga 20 unit usaha. Namun dengan skema Blended Finance, efeknya bisa mencapai 60 hingga 80 unit usaha,” tambah Emil.
Kolaborasi untuk Investasi Berdampak
Di akhir paparan, Emil menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Jawa Timur perlu berpedoman pada standar lingkungan, mendorong pemerataan pembangunan di luar kawasan metropolitan, serta memberikan pemberdayaan inklusif bagi perempuan dan penyandang disabilitas.
Ia juga membuka peluang kolaborasi bagi berbagai pihak yang ingin mengembangkan investasi berdampak di Jawa Timur.
“Kami Pemprov Jatim sangat membuka lebar kesempatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Silahkan untuk berkunjung ke Jawa Timur dan manfaatkan seluruh potensi dan kesempatan untuk membangun ekonomi yang lebih baik bagi kita semua,” pungkasnya. [aya.kt]
