Kediri, Bhirawa – Pemerintah Kota Kediri menyiapkan delapan prioritas pembangunan untuk tahun 2027, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur hingga penguatan ekonomi serta pelayanan publik.
Arah pembangunan tersebut menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin dalam rapat paripurna DPRD Kota Kediri, Kamis (22/10/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM tersebut, Qowimuddin menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2027 sebagai bagian dari proses pembahasan anggaran bersama DPRD.
Tema pembangunan Kota Kediri tahun 2027 adalah penguatan layanan dasar dan akselerasi transformasi pembangunan melalui inovasi, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur untuk memperkuat daya tarik kota. Tema tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur serta nasional.
Delapan prioritas pembangunan tersebut meliputi pelaksanaan Program Merata, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan pariwisata, serta penguatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemkot Kediri juga memprioritaskan penguatan inovasi, kinerja aparatur, manajemen kepegawaian, dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penataan ruang kota, perdagangan informal, pengelolaan parkir, pengurangan permukiman kumuh, pemeliharaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), serta peningkatan keamanan dan kenyamanan kota turut menjadi perhatian.
Dua prioritas lainnya adalah peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja serta penguatan karakter kebangsaan, toleransi, dan kerukunan sosial masyarakat.
Dari sisi anggaran, pendapatan daerah Kota Kediri pada 2027 direncanakan sebesar Rp1,34 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,48 triliun. Dengan demikian, rancangan APBD tersebut mencatatkan defisit Rp145 miliar.
Pendapatan daerah direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Sementara itu, belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Untuk menutup defisit, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp145 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Qowimuddin berharap pembahasan hingga penetapan APBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan lancar dan memenuhi prinsip tata kelola anggaran yang baik.
“Harapannya, proses pembahasan dan penetapan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, anggaran yang ditetapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Kediri,” pungkasnya. [van.nov.kt]
