DPRD Sidoarjo, Bhirawa. – Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan studi komparatif ke Kabupaten Sidoarjo. Langkah strategis ini diambil guna mendapatkan masukan dan referensi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat agar regulasi yang dihasilkan lebih berkualitas dan tepat sasaran.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ardiwin, S.H, Rabu (7/10) kemarin, di Setda Sidoarjo, mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut dilatarbelakangi oleh persoalan mendesak di daerahnya.
Yakni masih banyak warga di Kabupaten Bima, hidup kurang mampu hingga kini belum terdata atau tercover sebagai penerima manfaat kesejahteraan sosial.
Lebih lanjut, ia menyoroti kendala klasik terkait validitas data yang masih mengacu pada tahun 2015 dan dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi zaman sekarang.
Bahkan, dalam data lama tersebut, masih banyak ditemukan kepala desa atau kepala dusun yang justru masuk sebagai data penerima.
“Kami mencari referensi dan formula untuk Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat ini ke Kabupaten Sidoarjo agar perda yang kami susun nantinya berkualitas dan penerima kesejahteraan di daerah kami bisa tepat sasaran,” ujar Ardiwin.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi NasDem, Nasarudin. Menyambut kunjungan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amiq SSos MSi, memaparkan sejumlah kunci sukses tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian fisik dan ketersediaan sarana prasarana, melainkan juga harus ditopang oleh pembangunan non-fisik yang berkualitas.
Bahrul Amiq menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Berdasarkan catatan, IPM Kabupaten Sidoarjo berada di posisi keempat di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kota Madiun, dan Kota Batu, serta menempati peringkat pertama untuk kategori kabupaten.
Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Sidoarjo tercatat moncer di angka 83,35 dan masuk dalam kategori “sangat tinggi”. Selain pencapaian IPM, Pemkab Sidoarjo membagikan praktik baik (best practices) dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat yang dapat diadopsi oleh Kabupaten Bima, antara lain, Bupati Sidoarjo secara rutin setiap minggu turun langsung berkeliling menyalurkan bantuan sosial kepada warga kurang mampu serta para penyandang disabilitas.
Sidoarjo memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan optimal bagi masyarakat, yang mengantarkan kabupaten ini meraih penghargaan BPJS Award 2026.
Banyak pekerja rentan di Sidoarjo yang kini telah dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari.
Melalui studi komparatif ini, DPRD Kabupaten Bima berharap dapat membawa pulang formulasi kebijakan yang komprehensif untuk merombak pendataan sosial dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di tanah Bima. [kus.dre]
