DPRD Jatim, Bhirawa – Jaringan Trans Jatim dinilai belum cukup hanya menghubungkan kawasan perkotaan. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Hidayat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memperluas layanan hingga Jombang, khususnya dengan membuka koridor Mojokerto-Jombang.
Usulan tersebut dinilai strategis karena Jombang bukan hanya memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi, tetapi juga menjadi salah satu pusat pendidikan pesantren dan wisata religi di Jawa Timur.
Hidayat mengatakan, usulan perluasan koridor tersebut telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur. Menurutnya, posisi Jombang cukup strategis karena memiliki konektivitas kuat dengan kawasan aglomerasi sekitar Surabaya.
“Saya sudah mengusulkan ke Dinas Perhubungan. Karena Jombang ini bagian dari lingkar Surabaya,” kata Hidayat, Rabu (7/10).
Politikus Gerindra itu melihat tingginya kebutuhan transportasi dari Jombang salah satunya tercermin dari kepadatan bus antarkota. Bahkan, menurut dia, bus mulai dipenuhi penumpang sejak memasuki wilayah Jombang.
“Bus-bus antarkota itu mulai penuh dari Jombang,” ujarnya.
Hidayat menilai kebutuhan transportasi publik di Jombang tidak sekadar untuk pekerja maupun masyarakat umum. Mobilitas juga ditopang aktivitas pendidikan pesantren dan wisata religi yang berlangsung sepanjang tahun.
Ia menyebut sejumlah pesantren besar seperti Tebuireng, Tambakberas, Denanyar hingga kawasan Peterongan menjadi magnet mobilitas masyarakat dari berbagai daerah.
“Ada banyak titik wisata religi. Ada lima pondok besar di sana, ada makam-makam para muassis maupun ulama,” jelasnya.
Besarnya aktivitas pesantren, lanjut Hidayat, membuat arus santri dan wali santri dari luar daerah sangat signifikan.
“Per pondok ribuan jumlahnya. Misalnya di Peterongan itu lebih dari 10 ribu dari luar daerah. Apalagi di Tebuireng, Tambakberas, Denanyar dan tempat-tempat lain, itu luar biasa,” katanya.
Karena itu, Hidayat menilai perluasan Trans Jatim hingga Jombang akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini bergantung pada kendaraan pribadi atau angkutan umum antarkota.
“Kalau Trans Jatim sampai ke sana, saya kira akan sangat membantu mobilisasi para wali santri yang pondok di Jombang,” tegasnya.
Harus Terintegrasi
Hidayat menegaskan, rencana memperluas jaringan Trans Jatim tersebut harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan transportasi publik yang terintegrasi.
Hal itu sejalan dengan pembahasan Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi Jawa Timur yang tengah digodok DPRD Jatim.
Menurutnya, transportasi publik tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Masyarakat harus bisa berpindah dari satu moda ke moda lainnya dengan mudah hingga mencapai tujuan akhir.
“Transportasi publik hari ini sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi juga harus terintegrasi, terpadu. Seluruh intermodal transportasi harus ditata dan dikelola agar efektif dan efisien,” ujarnya.
Ia menggambarkan, sistem tersebut harus dimulai dari lingkungan tempat tinggal masyarakat, kemudian tersambung dengan feeder, transportasi publik utama, terminal, hingga moda lanjutan menuju tujuan akhir.
Dengan konektivitas tersebut, Hidayat berharap masyarakat memiliki pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat ditekan.
“Tujuannya agar masyarakat berbondong-bondong beralih dari transportasi pribadi, dari kendaraan roda dua kepada transportasi publik yang lebih aman dan nyaman,” katanya.
Namun, Hidayat mengingatkan perluasan Trans Jatim jangan sampai justru mematikan mata pencaharian pelaku angkutan yang selama ini sudah melayani masyarakat.
Menurutnya, angkutan eksisting harus dilibatkan dalam ekosistem transportasi baru, salah satunya dengan menjadikannya sebagai feeder.
“Kalaupun ada, harus berkolaborasi. Memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada untuk mendukung transportasi publik ini,” jelasnya.
Pemerintah, kata dia, juga dapat memberikan subsidi untuk memastikan layanan feeder tetap berjalan sekaligus menjaga keberlangsungan para pengemudi angkutan yang sudah ada.
“Misalnya butuh feeder, maka feeder ini disubsidi oleh pemerintah. Mereka yang dulu bekerja di jalur yang dilalui Trans Jatim bisa beralih ke situ,” katanya.
Hidayat menilai pendekatan tersebut penting agar transformasi transportasi publik tidak menciptakan persoalan baru bagi masyarakat.
“Selama tidak ada yang dikorbankan, saya kira masyarakat tidak akan protes,” pungkasnya. [geh.gat]
