DPRD Surabaya, Bhirawa. – Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk berkantor di Balai RW mendapat apresiasi dari DPRD Surabaya.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan warga di tingkat kampung.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, menilai kehadiran ASN secara langsung di Balai RW akan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan maupun keluhan, tanpa harus datang ke kantor pemerintahan yang lokasinya lebih jauh.
Menurut Anas, Balai RW merupakan salah satu titik pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, keberadaan ASN di lokasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pusat koordinasi sekaligus ruang dialog antara pemerintah dan warga.
“RW adalah pemberi layanan dalam struktur birokrasi yang paling dekat dengan warga. Dengan ngantor di Balai RW, artinya ada optimalisasi layanan,” kata Anas, Kamis (24/9/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga mempercepat pemetaan dan penanganan berbagai persoalan sosial di lingkungan masyarakat.
Persoalan seperti kemiskinan, stunting, bantuan sosial, hingga kebutuhan warga lainnya, kata Anas, dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih cepat karena ASN hadir langsung di tengah masyarakat.
“Semua upaya pemberian layanan terbaik kepada masyarakat harus dilakukan. Layanan online tetap jalan dan kehadiran fisik di Balai RW juga jalan. Layanan digital harus menjadi panduan untuk mengurai problema di akar rumput,” ujarnya.
Anas menegaskan, penguatan pelayanan secara langsung di Balai RW tidak berarti mengesampingkan layanan berbasis digital yang selama ini telah dikembangkan Pemkot Surabaya. Sebaliknya, kedua pendekatan tersebut harus berjalan beriringan agar pelayanan publik semakin efektif dan mudah diakses.
Dengan dukungan fasilitas Balai RW yang tersebar di berbagai wilayah Surabaya, ia berharap kehadiran ASN di tingkat lingkungan dapat mendorong pemerintahan yang lebih responsif, cepat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, langkah tersebut sekaligus memperkuat konsep pelayanan jemput bola yang selama ini menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat lingkungan paling dekat dengan warga. [dre.hel]
