Kota Batu, Bhirawa – Wali Kota Batu, Nurochman merespon kritikan DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026. Iapun menyatakan apresiasi saran, dukungan, dan kritikan komprehensif yang telah diberikan oleh seluruh fraksi DPRD. Di antaranya, kritikan terkait proporsional anggaran APBD-P dan tentang penanganan sampah di Kota Wisata Batu.
Dengan adanya respon Legislatif ini menunjukkan wujud nyata transparansi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota dan wakil rakyat. “Hal ini penting demi memastikan alokasi anggaran pada Perubahan APBD 2026 benar-benar proporsional, tepat sasaran, dan difokuskan penuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batu,” ujar Nurochman, Rabu (23/9/2026).
Ia menyatakan setiap masukan dari Dewan akan menjadi catatan penting untuk menyempurnakan program kerja Pemkot ke depan. Hal ini baik dari peningkatan layanan publik, pengembangan sektor pariwisata, hingga penguatan ekonomi lokal.
“Kita mengajak DPRD untuk mengawal bersama proses pembahasan APBD Perubahan 2026 agar membawa dampak positif yang maksimal bagi kemajuan Kota Wisata Batu,” tambah Cak Nur, panggilan akrab Nurochman.
Diketahui, ada beberapa saran, pertanyaan bahkan kritikan yang disampaikan DPRD Kota Batu menyikapi RAPBD- Perubahan TA 2026. Di antaranya, adanya perangkaan dalam naskah pidato Wali Kota yang dinilai tidak sinkron dengan hasil penetapan KUA-PPAS pada 13 September 2026.
“Kita menemukan adanya selisih pada pos Belanja Operasi, Belanja Modal, serta Belanja Tidak Terduga (BTT), dan meminta pihak eksekutif segera memberikan klarifikasi resmi,” terang Ilyas SSos, Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Batu.
Fraksi Golkar mendesak kepala OPD untuk melampirkan rincian program yang dihapus maupun program baru beserta sumber pendanaannya. Di samping itu, Golkar menyoroti pentingnya percepatan mutasi/ promosi pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan eselon di lingkungan Pemkot Batu agar pelayanan publik yang diberikan Pemkot bisa lebih maksimal.
Selain itu mereka juga mengingatkan penyelesaian proyek fisik agar tuntas tanpa menyisakan masalah bagi kenyamanan publik. Seperti, perbaikan infrastruktur jalan, kerapian kabel di beberapa titik yang menuntut adanya peningkatan disiplin dan integritas ASN.
Ditambahkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyoroti sisa waktu empat bulan menjelang di tahun anggaran 2026 yang menuntut agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih realistis sehingga bisa memaksimalkan serapan anggaran. Mereka mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengawalan dana transfer pusat ataupun provinsi.
“Kita mendorong Pemkot Batu untuk memformulasikan anggaran agar berdampak sebesar-besarnya bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Hj Dewi Kartika ST, Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kota Batu.
Fraksi PKB juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan darurat sampah di Kota Batu. Mereka mendesak adanya kematangan tindakan mulai dari regulasi, alokasi anggaran TPS3R di setiap desa/ kelurahan. [nas.kt]