Gresik, Bhirawa — Sejumlah fraksi di DPRD Gresik menyoroti kinerja pendapatan maupun belanja daerah dalam rapat paripurna pendapat akhir terhadap Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Fraksi PKB dan Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) sama-sama meminta Pemkab Gresik memperkuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar target pendapatan dan belanja dapat berjalan lebih optimal.
Fraksi PKB melalui M. Khusnul Aqib menyoroti penurunan target pendapatan RSUD Gresik Sehati — dari Rp5,18 miliar terkoreki menjadi Rp1,502 miliar. Ketiadaan dokter spesialis radiologi disebut menjadi salah satu penghambat utama. Fraksi meminta pemerintah daerah mengevaluasi potensi kehilangan pendapatan tersebut secara menyeluruh.
Pada sektor retribusi parkir tepi jalan umum, kajian dari sejumlah perguruan tinggi memperkirakan potensi mencapai Rp15 miliar per tahun. Namun target APBD 2026 hanya Rp3 miliar, turun dari Rp6,4 miliar pada 2025. Fraksi mendorong penguatan SDM, tata kelola, serta digitalisasi guna menekan kebocoran pendapatan.
“Belanja daerah, khususnya infrastruktur, perlu direncanakan lebih matang agar tidak menumpuk di akhir tahun yang berisiko menurunkan kualitas pengerjaan,” ujarnya.
Di bidang pendidikan dan keagamaan, afirmasi anggaran bagi sekolah swasta, madrasah diniyah, dan pesantren dinilai belum memadai. Bahkan anggaran BPPDGS disebut terhapus sekitar Rp5 miliar dalam P-APBD 2026. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan Perda Fasilitasi Pesantren pun dinilai belum tampak nyata.
Sementara itu, Fraksi Amanat Pembangunan yang dibacakan Salton Sulaiman mencatat adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski mengapresiasi capaian per 31 Agustus 2026 yang rata-rata telah melampaui 50 persen.
“Kami meminta OPD penghasil meningkatkan pengawasan dan menggali potensi PAD yang belum tergarap. Di sisi belanja, penyerapan P-APBD 2026 harus didorong di atas 90 persen, tepat waktu dan tepat sasaran, terutama untuk belanja wajib,” ungkapnya.
Salton Sulaiman menambahkan, program pelatihan dan peningkatan SDM perlu melibatkan lebih luas unsur masyarakat — termasuk ormas, organisasi kemasyarakatan pemuda, dan LSM — agar manfaat pembangunan dirasakan merata. Perbaikan perencanaan, pengawasan, dan efektivitas belanja menjadi kunci agar perubahan APBD 2026 benar-benar berdampak nyata pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. [kim.kt]