Pemprov, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bergerak cepat mengamankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional di tengah ancaman fenomena El Nino 2026.
Melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyiagakan anggaran bantuan benih yang mampu mengover hingga 1.000 hektare lahan pertanian.
Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak ekstrem kekeringan yang puncaknya diprediksi oleh BMKG berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Ketersediaan air menjadi perhatian utama karena sangat menentukan produktivitas komoditas pertanian.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, menjelaskan bahwa dari total 3.856 hektare lahan pertanian yang terdampak kekeringan hingga 10 September 2026, mayoritas masih dalam kondisi aman dan bisa diselamatkan.
“Itu yang terdampak. Belum tentu yang namanya terdampak itu kemudian akhirnya puso. Puso itu ya sudah gagal panen tidak bisa diselamatkan,” kata Heru, Rabu (16/9/2026).
Khusus untuk komoditas padi di seluruh Jawa Timur, data hingga 10 September 2026 mencatat ada 597,11 hektare lahan yang terdampak. Dari jumlah tersebut, luasan lahan padi yang dinyatakan mengalami puso atau gagal panen total mencapai 149,95 hektare.
Angka puso yang berada di kisaran 149,95 hektare ini membuat pemerintah optimistis bahwa cadangan anggaran benih untuk 1.000 hektare yang disiapkan akan sangat mencukupi.
Pemerintah memproyeksikan tingkat kerusakan tidak akan melonjak tajam mengingat masa kritis akan segera terlewati.
“Kita siapkan ada 1.000 hektare. Semoga saja tidak sampai 1.000 hektare. Karena perhitungan kita kalau sampai September ini baru 149,95 hektare, maka Oktober sudah ada air (mulai hujan), kira-kira naiknya tidak terlalu banyak,” pungkas Heru.
Upaya mitigasi ini sebenarnya bukan langkah instan. Kementerian Pertanian bersama Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota tercatat telah melakukan koordinasi dan langkah antisipasi sejak tahun 2025 yang kemudian berlanjut hingga awal 2026 demi menjaga stabilitas pasokan pangan dari Jawa Timur. [rac.gat]
