Gresik, Bhirawa — Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik mendorong agar kebutuhan jamaah haji dan umrah — mulai dari pakaian, kopiah, oleh-oleh hingga transportasi — tidak hanya berputar di sektor biro perjalanan. Perputaran uang yang besar dari ribuan jamaah, harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui produk dan jasa dari pelaku usaha lokal.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin, menegaskan ekosistem haji dan umrah harus memberi manfaat nyata bagi warga. Keberangkatan jamaah ke Tanah Suci jangan hanya dilihat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga sebagai peluang ekonomi yang bisa mengangkat UMKM daerah.
“Kalau mau beli baju batik, kopiah, sampai kebutuhan lainnya untuk haji dan umrah, tidak perlu ke luar Gresik atau ke Surabaya. Di Gresik juga ada sentra batik di Cerme dan pengrajin kopiah di Jalan Raden Santri,” ujar Muchamad Zaifudin saat menjadi pembicara dalam talk show Gresik Umrah dan Haji Fest 2026, bersama Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Gresik di Atrium Gressmall Gresik.
Ia berharap pemerintah dapat menggandeng biro perjalanan haji dan umrah untuk ikut mempromosikan produk lokal kepada calon jamaah. Tak hanya barang kebutuhan, transportasi jamaah juga bisa diarahkan kepada perusahaan otobus (PO) asal Gresik. Salah satu langkah yang diusulkan, Kemenhaj Gresik dapat membentuk showroom atau gerai resmi kebutuhan haji dan umrah yang lengkap dengan harga yang transparan.
“Jika Kemenhaj membuat showroom atau gerai resmi yang barangnya lengkap dan harganya jelas, jamaah bisa membeli di Gresik. Ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat, dan tidak perlu jauh-jauh beli di luar kabupaten,” ungkapnya.
Dampak ekonomi yang diharapkan tidak sebatas tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang lebih penting, uang jamaah dapat berputar di tingkat masyarakat: produk dibeli di Gresik, UMKM bergerak, pengrajin dan jasa transportasi ikut berputar, sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat.
Tak kalah penting, Muchamad juga menekankan seluruh biro perjalanan yang beroperasi harus dipastikan legalitas dan perizinannya. Pelayanan harus sesuai ketentuan, agar jamaah tidak menjadi korban travel yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Gresik, Lulus, menyambut baik usulan tersebut. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah membawa mandat yang lebih luas, termasuk pengembangan ekonomi dalam ekosistem haji dan umrah. Hal ini sejalan dengan mandat pusat melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Ekosistem Haji.
“Jadi haji itu tidak hanya soal pemberangkatan jamaah, tetapi juga bagaimana memberikan dampak ekonomi kepada daerah masing-masing,” jelas Lulus. [kim.kt]
