Dinhut Jatim, Bhirawa. – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang September 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul indikasi karhutla di Jatim yang mencapai 10.835,26 hektare sepanjang Januari-Juli 2026.
Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Jawa Timur, Jumadi mengatakan, meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah, kondisi tersebut belum menandai berakhirnya fase kritis karhutla. Vegetasi yang masih kering serta angin berpotensi mempercepat penjalaran api dan menghidupkan kembali bara yang belum sepenuhnya padam.
Berdasarkan pemantauan BMKG, sebagian besar wilayah Jatim belum mengalami hujan pada 4-6 September 2026. Hujan mulai turun pada 6-7 September, terutama di wilayah Jatim bagian selatan dan timur.
”Namun hujan lokal tidak boleh diartikan bahwa fase kritis telah berakhir,” kata Jumadi dalam pembaruan penanganan karhutla per 8 September 2026, Kamis (10/9).
Jumadi menjelaskan, data SiPongi dan hasil penghitungan luas karhutla Kementerian Kehutanan mencatat indikasi karhutla Jatim periode Januari-Juli 2026 mencapai 10.835,26 hektare. Namun, angka tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan dengan data kejadian terbaru karena memiliki perbedaan periode dan metode penghitungan serta berpotensi terjadi tumpang tindih.
”Pemerintah akan menyampaikan angka final setelah dilakukan verifikasi spasial bersama seluruh pengelola kawasan,” ujarnya.
Sementara untuk rangkaian kejadian terbaru, data sementara BNPB per 4 September 2026 mencatat kebakaran di kawasan Semeru sekitar 1.888,91 hektare, Gunung Wilis 16 hektare, Ungup-Ungup 20 hektare, dan Arjuno-Welirang 642,11 hektare. Penanganan Karhutla hingga kini terus dilakukan secara terpadu di sejumlah kawasan rawan, antara lain Semeru, Arjuno-Welirang, Wilis, Ijen-Ungup-Ungup dan Baluran.
Tim gabungan melakukan pemadaman darat, pembuatan sekat bakar, pembasahan dan pendinginan, pemantauan udara, serta penutupan sementara kawasan apabila kondisi kebakaran membahayakan keselamatan petugas maupun masyarakat.
Penguatan penanganan juga dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang digelar Kementerian Kehutanan bersama BMKG, TNI Angkatan Udara, Manggala Agni, Rekayasa Atmosfer Indonesia, BNPB/BPBD dan unsur terkait pada 3-9 September 2026.
OMC yang berbasis di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, menggunakan pesawat CASA A-2104 untuk mendukung penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Gunung Arjuno dan wilayah rawan lainnya. Namun, Jumadi menegaskan OMC hanya menjadi bagian dari penguatan operasi dan bukan pengganti penanganan di lapangan.
”OMC adalah penguat, bukan pengganti operasi darat. Api tetap harus ditangani melalui patroli, serangan awal, sekat bakar, pembasahan, pendinginan, dan pengawasan sampai benar-benar aman,” tegasnya.
Menurut Jumadi, evaluasi sementara menunjukkan karhutla dipengaruhi pertemuan tiga faktor, yakni vegetasi yang sangat kering, angin yang mempercepat penjalaran api, serta sumber penyalaan.
Meski demikian, pemerintah tidak akan menyimpulkan penyebab kebakaran tanpa bukti. Pemeriksaan masih dilakukan berdasarkan kondisi lapangan, pola penjalaran api, keterangan saksi hingga alat bukti. ”Cuaca mengeringkan, tetapi aktivitas manusia dapat menyalakan,” tandasnya.
Untuk mencegah karhutla kembali meluas, Dishut Jatim bersama instansi terkait memperkuat lima strategi. Yakni satu komando dan satu data, patroli terpadu dan serangan awal, pengamanan kawasan rawan, pencegahan berbasis masyarakat, serta penegakan hukum berbasis bukti.
Upaya pencegahan juga melibatkan Masyarakat Peduli Api, pesanggem, relawan, pelaku wisata dan kelompok masyarakat sekitar hutan. Mereka dilibatkan melalui pendampingan pembukaan maupun pembersihan lahan tanpa bakar.
Selain pemadaman, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan ekosistem di kawasan terdampak. Pemulihan dilakukan setelah api benar-benar padam melalui asesmen terhadap kerusakan vegetasi, tanah, tata air, habitat satwa, potensi erosi hingga risiko kebakaran berulang.
Kawasan Semeru-TNBTS, Arjuno-Welirang-Tahura R Soerjo, Ijen-Ungup-Ungup, Wilis dan Baluran menjadi prioritas sesuai hasil verifikasi pengelola kawasan. [ina.fen]
