Surabaya, Bhirawa – Proses penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 mulai menyita perhatian publik usai rapat formatur pertama digelar. Dinamika internal yang muncul memicu beragam tafsir, termasuk isu kembalinya pengaruh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam struktur PBNU.
Di tengah riuh rendah itu, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, warga NU yang menyebut diri sebagai kiai kampung menyerukan agar proses ini tetap berpijak pada tiga prinsip utama. Yaitu, profesionalitas, kapasitas, dan keterwakilan wilayah.
Gus Khalilur menilai isu PKB Come Back perlu disikapi secara objektif, bukan sekadar dikaitkan dengan latar belakang politik seseorang. Ia menyoroti nama Lukman Edy, yang disebut-sebut disodorkan Ketua Umum PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), untuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen).
“Dua fakta objektif yang harus dikedepankan adalah profesional-mumpuni dan keterwakilan wilayah. Jangan sampai seseorang dinilai hanya dari latar belakang politik masa lalunya,” kata Gus Khalilur, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, rekam jejak Lukman Edy, yang pernah menjabat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi serta mantan Sekjen PKB tidak serta-merta menghapus kapasitasnya untuk berkontribusi di PBNU. Ia justru menilai Lukman Edy memiliki pengalaman lapangan dan pemahaman kerja organisasi yang relevan untuk posisi Sekjen.
“Semua orang di NU tentu mempunyai penilaian masing-masing. Bagi saya, Lukman Edy memiliki pengalaman yang mumpuni untuk memangku dan mengampu posisi Sekjen PBNU,” ujarnya.
Gus Khalilur juga mengingatkan agar isu PKB Come Back tidak berkembang menjadi spekulasi atau gosip yang mengganggu konsolidasi kepengurusan. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam penyusunan pengurus seharusnya diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan pertimbangan objektif.
“Jangan sampai perbedaan pandangan dalam penyusunan pengurus kemudian melahirkan fitnah atau gosip murahan. PBNU membutuhkan konsolidasi, bukan kegaduhan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Gus Kikin, sebagai Ketua Umum terpilih, memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun tim yang dipercaya. Namun, ukuran utamanya tetap profesionalitas, kapasitas, dan kemampuan bekerja untuk NU.
“Gus Kikin tentu harus merasa nyaman dengan orang-orang yang dipercaya membantu menjalankan roda organisasi. Tetapi ukuran utamanya tetap profesionalitas, kapasitas dan kemampuan bekerja untuk NU,” katanya.
Lebih jauh, Gus Khalilur menyoroti pentingnya komposisi kepengurusan yang mencerminkan keragaman Indonesia. Ia mengingatkan bahwa PBNU adalah organisasi nasional, sehingga strukturnya idealnya tidak didominasi satu wilayah tertentu.
Ia mencontohkan posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang saat ini sama-sama berasal dari Jawa Timur. Menurut Gus Khalilur, keberadaan tokoh dari berbagai daerah justru penting untuk memperkuat representasi dan rasa memiliki warga NU di seluruh Indonesia.
“PBNU harus menjadi PBNU-nya Indonesia. Keterwakilan wilayah harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menyusun kepengurusan,” tambahnya.
Gus Khalilur menyatakan dukungan penuh kepada Gus Kikin agar tetap mengedepankan prinsip profesional dan egaliter dalam menentukan jajaran kepengurusan PBNU periode mendatang.
“Bagi saya dan rasanya bagi jamaah NU, Gus Kikin harus didukung untuk menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur,” tegas Khalilur.
Ia berharap seluruh pihak memberikan ruang kepada kepemimpinan baru PBNU untuk melakukan konsolidasi dan menyusun struktur organisasi secara mandiri, tanpa tekanan kepentingan tertentu.
“Terus maju Gus Kikin. Semoga para muassis membersamai panjenengan. Bismillah,” pungkas HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy. [aya.kt]
