DPRD Gresik, Bhirawa. – Dalam rapat paripurna penyampaian umum fraksi terhadap nota ranperda PAPBD, memunculkan sejumlah catatan tajam dari Fraksi Demokrat-Nasdem dan Fraksi Partai Golkar DPRD Gresik.
Menyoroti penurunan target pendapatan, dominasi belanja operasional, hingga melonjaknya Belanja Tidak Terduga (BTT). Yang dinilai perlu dikawal ketat, agar tidak menggerus efektivitas pembangunan.
Fraksi Demokrat-Nasdem melalui juru bicaranya, Catur Dadang Rahardjo menyebut target pendapatan daerah turun dari semula Rp3,374 triliun menjadi Rp3,161 triliun. Target tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,580 triliun, dan pendapatan transfer Rp1,580 triliun.
“DPRD meminta Pemkab Gresik, memperkuat pemungutan pajak, memperluas digitalisasi layanan seperti PBJT, PBB-P2 dan BPHTB, serta memperketat pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan,” ujarnya.
Sementara total belanja daerah dalam P-APBD 2026, mencapai Rp3,606 triliun. Belanja operasional mendominasi sebesar Rp2,621 triliun atau 72,68 persen. Sedangkan belanja modal hanya Rp429,75 miliar atau 11,92 persen,
Sorotan lain tertuju pada BTT yang melonjak dari Rp10 miliar menjadi Rp116,59 miliar, atau bertambah Rp106,59 miliar. Kenaikan ini berkaitan dengan penerimaan pembiayaan sebesar sekitar Rp445,07 miliar.
“Fraksi Demokrat-Nasdem meminta pengelolaan skema SiLPA by Design, dilakukan transparan dan akuntabel. Serta tidak menghambat pelaksanaan program OPD, hingga akhir 2026,” ungkapnya.
Ketua Fraksi Golkar, Khusnul Fiqan, juga menilai struktur belanja masih timpang. Porsi belanja operasional yang mencapai 72,68 persen, dinilai berpotensi mengurangi akselerasi pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
“Golkar juga meminta kontribusi BUMD ditingkatkan. Pasalnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru sekitar Rp12,05 miliar atau 0,76 persen dari PAD. DPRD mengingatkan tekanan fiskal, juga berpotensi berlanjut pada APBD 2027,” jelasnya.
Ditambahkan Khusnul Fiqan, bahwa pemkab diminta meningkatkan PAD. Dan melakukan efisiensi belanja operasional, agar porsi belanja modal dapat dinaikkan setidaknya mendekati 15-20 persen.
Juga TAPD mengawal dan mengevaluasi capaian fisik, maupun keuangan secara ketat hingga akhir tahun anggaran. Setiap rupiah anggaran, diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. [kim.dre]
